BPJS Kesehatan Akhirnya Bayar Lunas Hutang Klaim RS Rp3,7 Triliun

0
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan seluruh klaim rumah sakit (RS) yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan akan diselesaikan hari ini. Dengan demikian, tagihan atas klaim RS untuk semester II Tahun 2020 dinyatakan tuntas.

“Posisi hutang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp 3,70 triliun. Hutang klaim itu langsung dituntaskan. Untuk pembayaran klaim, tetap menggunakan mekanisme ‘first in first out’,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers, Rabu (1/7/20).

Iqbal menegaskan, pembayaran iuran PBI APBN di muka merupakan dukungan dan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sekaligus menjaga likuiditas rumah sakit di tengah pandemi corona virus disease (covid-19).

BPJS Kesehatan, lanjut Iqbal, nantinya akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN dan penerimaan iuran dari segmen lainnya untuk menjaga agar pembayaran klaim dapat dilakukan tepat waktu sesuai dana yang tersedia.

Seperti diberitakan, pemerintah mulai 1 Juli 2020 menaikkan besaran iuran JKN-KIS untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yaitu kelas 1 menjadi Rp150 ribu, kelas 2 menjadi Rp100 ribu dan kelas 3 menjadi Rp42 ribu. Khusus kelas 3, peserta hanya bayar Rp25.500, karena kenaikan Rp16.500 tahun ini akan disubsidi pemerintah.

Iqbal menambahkan, kenaikan iuran merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Upaya itu dilakukan pemerintah agar program JKN-KIS dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Dengan berlakunya nominal iuran yang baru, diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai. Di sisi lain, kami tetap butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS yang sehat,” kata Iqbal menegaskan.

Disebutkan, hingga Mei 2020, kolektabilitas iuran PBPU yang semula berkisar di angka 60 persen naik menjadi 73,68 persen. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS dalam membayar iuran.

“Keberlangsungan Program JKN-KIS tak saja butuh kontribusi dari pemerintah, tetapi masyarakat juga harus ambil bagian,” ucapnya.

Dijelaskan, 60 persen dari 220,6 juta peserta JKN-KIS saat ini dibiayai oleh pemerintah. Itu artinya, ada 96,8 juta penduduk miskin yang iuran ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk lainnya ditanggung oleh APBD. Itu belum termasuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri.

Hingga 2018, kata Iqbal, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN-KIS sekitar Rp115 triliun. Total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN pada 2019 mencapai Rp48,71 triliun. Pada 2020, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp48,74 triliun. Dana itu belum termasuk segmen PBI APBD.

“Untuk itu, kami berharap masyarakat ikut turun tangan menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS. Caranya, daftarkan diri dan keluarga ke program JKN-KIS. Bayar iuran secara rutin setiap bulannya dan tidak menunggak. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan. Karena mencegah lebih baik dibanding mengobati,” kata Iqbal menandaskan. (Tri Wahyuni)