BPJS Kesehatan Bertemu BPKP, Konsultasikan Verifikasi Klaim Covid-19

0
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan konsultasikan verifikasi klaim untuk layanan kesehatan covid -19 (corona virus disease) ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu dilakukan demi menjaga akuntabilitas.

“Konsultasi dengan BPKP ini penting karena kami menemukan beberapa aturan yang belum selaras dengan teknis verifikasi klaim covid-19,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers, Selasa (23/6/20).

Seperti diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan mendapat tugas khusus dari pemerintah untuk verifikasi klaim layanan kesehatan di rumah sakit terkait penanganan covid-19. Tugas itu merujuk pada pengalaman BPJS Kesehatan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) selama 6 tahun terakhir ini.

Iqbal menjelaskan, jumlah rumah sakit (RS) yang telah mengajukan klaim covid-19 ke BPJS Kesehatan hingga 12 Juni ada sebanyal 592 RS dari total 1.598 RS rujukan covid-19 di Indonesia.

“Ada beberapa klaim yang sudah selesai diverifikasi dan diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut. Total klaim yang selesai diverifikasi oleh BPJS Kesehatan mencapai Rp557,4 miliar,” ujarnya.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan menjalankan proses verifikasi secara bertahap sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, yaitu tujuh hari kerja. Setelah proses verifikasi, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi (BAV) pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

“Setelah itu, Kementerian Kesehatan akan membayar klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya,” tuturnya.

Pembiayaan klaim pasien covid-19 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau sumber dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun masa kadaluarsa klaim adalah tiga bulan setelah status pandemi covid-19 dicabut oleh pemerintah. Untuk itu, BPJS Kesehatan berharap rumah sakit dapat menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan secara lengkap, agar proses pengajuan klaim berjalan lancar.

“Berkas klaim pasien covid-19 yang dapat diajukan adalah mereka yang dirawat sejak 28 Januari 2020. Berkas-berkas pendukung verifikasi ini harus diajukan dalam bentuk ‘softfile’ melalui aplikasi e-Claim INA CBGs,” ujarnya.

Saat mengajukan klaim, Iqbal berharap berkas RS sudah lengkap sebagaimana diatur dalam juknis klaim covid-19. Kelengkapan itu sangat penting agar proses verifikasi klaim berjalan lancar, dan dana tersebut dibayarkan pemerintah. (Tri Wahyuni)