BPJS Kesehatan dan Asosiasi RS Bahas Rencana Perbaikan Layanan JKN-KIS

0

JAKARTA (Suara Karya): BPJS Kesehatan minta masukan dari sejumlah asosiasi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan bagi peserta JKN-KIS di rumah sakit.

“Saat ini kami ingin melakukan beberapa perbaikan layanan di rumah sakit. Karena itu, kami ingin masukan dari asosiasi rumah sakit agar sesuai dengan harapan peserta JKN-KIS,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (7/4/2021).

Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu menyebut, upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain mengurangi antrean pelayanan lewat pemanfaatan ‘face recognation’ dan teknologi AI (artificial intelegent).

“Lewat pertemuan ini, kami bahas inovasi apa yang dilakukan dan persiapannya. Tentunya tetap memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada, agar implementasinya di lapangan dapat berjalan lancar,” tutur Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan mempercepat koordinasi rujukan antarfasilitas kesehatan, mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

Ditambahkan, ada beberapa masukan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang sebelumnya pernah disampaikan yakni peningkatan kemitraan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, sistem informasi pelayanan JKN-KIS dan peningkatan mutu pelayanan pasien JKN-KIS di rumah sakit.

“PERSI juga mengusulkan revisi tarif INA CBG’s yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, perbaikan kualitas proses verifikasi dan standarisasi verifikator, serta penerbitan regulasi terbaru terkait pengendalian fraud,” katanya.

Ali Ghufron menegaskan, ekosistem JKN-KIS seperti minatur negara yang harus dsempurnakan bersama. Pemerintah, BPJS Kesehatan, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan dan stakeholders lainnya punya andil dalam menyukseskan terbentuknya eksosistem JKN-KIS yang ideal.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dengan PERSI soal perbaikan layanan di rumah sakit akan mengedepankan mutu bagi peserta JKN-KIS. Kami akan kembangkan pula pelayanan dan penagihan klaim berbasis digital,” ucapnya.

BPJS Kesehatan saat ini terus mendorong penerapan digitalisasi pelayanan administrasi di rumah sakit, diantaranya antrean elektronik yang terkoneksi dengan Mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal operasi di rumah sakit, dan simplifikasi pelayanan hemodialisa di rumah sakit melalui fingerprint.

Khusus administrasi klaim rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mengembangkan e-Claim Primer, Virtual Claim (V-Claim), Verifikasi Digital (Vidi) dan Digitalisasi Audit Klaim (Defrada).

“Layanan digital itu akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya, karena proses bisnisnya menjadi lebih sederhana. Kualitas data klaim yang dihasilkan juga menjadi lebih baik, hemat waktu, dan akurat,” kata mantan Rektor Universitas Trisakti itu menegaskan.

Adanya inovasi teknologi informasi itu, menurut Ali Ghufron Mukti, penjaminan pelayanan peserta JKN-KIS akan lebih pasti. Diharapkan, manajemen rumah sakit dapat ikut mendukung pelaksanaan digitalisasi layanan JKN-KIS agar berjalan optimal.

Di sisi lain, Ghufron menuturkan, saat ini ada sejumlah tantangan yang dihadapi rumah sakit. Pertama, pemerataan jumlah dan standar tempat tidur perawatan yang belum optimal, baik dari segi jumlah maupun sarana pelengkap lain yang sesuai aturan dalam regulasi.

Kedua, perlu peningkatan keterbukaan informasi oleh rumah sakit terkait penyediaan sistem informasi ketersediaan tempat tidur terkini, display tindakan operasi dan sistem antrean yang terhubung Mobile JKN untuk meminimalisir keluhan peserta.

Ketiga, masih ada rumah sakit yang belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), serta jaringan komunikasi dan datanya masih terkendala (terutama pada rumah sakit di wilayah Indonesia bagian timur).

“Kami mengharapkan manajemen rumah sakit dapat mengkomunikasikan semua kendala yang ada di lapangan. Kami akan tindaklanjuti segera, sesuai kapasitas dan otoritas kami,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Ketua Umum PERSI Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan, sebagai pemberi layanan publik, rumah sakit berkomitmen untuk menyempurnakan pelayanannya ke masyarakat, termasuk peserta JKN-KIS. Ia berharap sinergi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit semakin diperkuat.

Ditambahkan, keterbukaan komunikasi antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan adalah satu kunci untuk mendorong kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat rumah sakit.

“Apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan JKN-KIS adalah masalah yang harus diselesaikan bersama secara profesional,” ujarnya.

Selain PERSI, kegiatan itu juga dihadiri perwakilan dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi Rumah Sakit Mata Indonesia (ARSAMI), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI), Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (PELKESI). (Tri Wahyuni)