BPJS Kesehatan dan Kemenaker Sinergikan Data Perluasan Peserta JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sepakat melakukan sinergi data untuk perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU).

BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS Kesehatan.

Demikian dikemukakan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Ali Ghufron berharap, optimalisasi aplikasi WLKP dapat memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terdaftar dalam JKN-KIS. Hal itu untuk menjamin semua pekerja mendapat akses ke layanan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Karena hingga kini masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya,” ucap Ghufron menegaskan.

Sinergi aplikasi WLKP juga diharapkan dapat menyisir data-data potensial ketenagakerjaan, khususnya kepatuhan perusahaan terhadap Program JKN-KIS. “Dukungan yang solid dari Kemenaker akan mewujudkan Program JKN-KIS yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menyebut, ada 1.094 laporan ke Pengawas Ketenagakerjaan terkait ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha di tingkat daerah sepanjang 2020.

Laporan tersebut, lanjut Mundiharno, akan ditindaklanjuti lewat pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kemenaker. Ketidakpatuhan Badan Usaha antara lain dalam pendaftaran, penerimaan piutang tahun berjalan dan penerimaan piutang carry over.

“Ketidakpatuhan itu, tak hanya berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja, tetapi juga keberlangsungan Program JKN-KIS,” ujarnya.

Ditambahkan, berbagai upaya penegakan kepatuhan terhadap badan usaha sudah dilakukan BPJS Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Salah satunya, Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kegiatan itu berupa pemanggilan dan pemeriksaan bersama kepada badan usaha. Untuk itu, BPJS Kesehatan di daerah menjalin kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan di 34 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota pada 2020,” katanya.

Mundiharno mengungkapkan, hingga 31 Maret 2021 jumlah badan usaha yang terdaftar dalam Program JKN-KIS ada 333.56 dengan total jumlah pekerja 16.969.202 orang dan anggota keluarga sebanyak 21.082.026 orang. Dengan demikian, total peserta segmen PPU Badan Usaha sebanyak 38.051.228 orang.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik sinergi data dengan BPJS Kesehatan. Hal itu diharapkan mengatasi berbagai kendala kepesertaan Program JKN-KIS, khususnya di segmen PPU-BU. “Perlu ada penguatan dalam koordinasi, selain dengan Kemenaker juga dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ida.

Konsekuensi dari sinergi data itu, lanjut Menaker, perlu banyak orang untuk duduk bersama agar terjadi pendalaman dan pemahaman yang sama antar instansi. Karena dampak dari pertukaran data itu, bakal terjadi penurunan atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan kecermatan dalam pengolahan data dari masing-masing instansi.

“Dibutuhkan kecermatan data dalam pengolahan segmentasi pekerja mikro, peserta tertanggung (istri/suami, anak, atau tanggungan lain). Masih ada pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Bantuan iuran (PBI), serta badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja secara penuh,” tuturnya.

Meski jumlah pekerja lebih kecil dibandingkan total peserta BPJS Kesehatan, Ida menilai, pekerja adalah penduduk berusia produktif. Karena itu, adanya jaminan kesehatan akan menjadi penyumbang produktivitas pekerja dan menggerakkan ekonomi negara. (Tri Wahyuni)