BPJS Kesehatan Gandeng HIRA Korsel Optimalisasi Manajemen Klaim

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng The Health Insurance Review And Assessment Service (HIRA), Korea Selatan dalam optimalisasi manajemen klaim dan mitigasi fraud (kecurangan).

Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dan perwakilan HIRA, Jongsu Ru di Seoul, Korea Selatan (Korsel), pada Jumat (5/4/2019).

Dalam siaran pers yang diterima Suara Karya, Senin (8/4/2019), Bayu menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada provider.

“Sistem layanan kesehatan di Korea Selatan memiliki 2 komponen yaitu asuransi kesehatan dan bantuan kesehatan. Sistem asuransi kesehatan nasional mencakup seluruh penduduk dan dikelola secara komprehensif melalui asuransi sosial,” ujarnya.

Ditambahkan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Korea Selatan menunjuk institusi asuransi kesehatan nasional yaitu National Health Insuranve Sistem (NHIS) dan Health Insurance Review And Assessment Service (HIRA) untuk review dan penilaian biaya kesehatan.

“HIRA memiliki sistem teknologi informasi klaim yang mumpuni dan dapat memitigasi bila terjadi fraud melalui data-data pelayanan kesehatan yang dimilikinya,” ujarnya.

BPJS Kesehatan juga memiliki data-data pelayanan kesehatan yang terekam selama 5 tahun dan diharapkan dapat dikembangkan. “Kami ingin mempelajari sistem yang dikembangkan Korsel,” ujarnya.

BPJS Kesehatan juga berharap dapat mempelajari pengembangan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Hal itu untuk optimalisasi peran BPJS Kesehatan dalam strategic purchasing.

“Di Korsel, model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan dilakukan melalui sistem reimburse menggunakan metode fee for servive (FFS), berdasarkan Diagnostic Related Group (DRG). Sistem itu dilaksanakan sejak 2002,” tuturnya.

Proses reimburse berawal dari fasilitas kesehatan memberikan klaim pelayanan kesehatan kepada HIRA. Setelah HIRA me-review klaim, maka NHIS akan melakukan pembayaran kepada institusi kesehatan.

“Sesuai dengan perundangan BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk mengembangkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Untuk penerapannya butuh regulasi pendukung agar efektifitas pembiayaan dalam Program JKN makin optimal,” kata Bayu menandaskan. (Tri Wahyuni)