BPJS Kesehatan Gandeng ICW Awasi Potensi Fraud dalam JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Indonesian Corruption Watch (ICW) dilibatkan dalam lini pengawasan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya itu dilakukan guna menekan potensi fraud (kecurangan) yang terjadi dalam JKN.

“ICW akan lapor setiap temuan fraud di lapangan ke BPJS Kesehatan,” kata Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi usai penandatanganan kerja sama dengan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Temuan ICW tersebut, lanjut Bayu, akan diverifikasi keabsahannya. Setelah itu, hasilnya akan diumumkan ke publik. “Kehadiran ICW diharapkan dapat membuat program JKN menjadi bersih dari fraud,” katanya.

Ditambahkan, ICW juga diminta ikut membantu sosialisasi ke masyarakat tentang pelaksanaan program JKN yang bersih dari fraud. Sosialisasi itu akan dilakukan ke peserta JKN, pemangku kepentingan dan pemberi layanan kesehatan. “Karena potensi fraud itu bisa terjadi dimana-mana,” katanya.

Sosialisasi secara intens ke masyarakat, Bayu kembali berharap, memberi dampak terhadap JKN. Karena penyelenggaraan JKN yang “bersih” sangat penting untuk kendali mutu dan biaya.

Hal senada dikemukakan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. Katanya, selama 2 tahun memantau pelaksanaan program JKN sudah sulit ditemukan kasus pasien diminta secara ilegal oleh layanan kesehatan.

“Dua tahun lalu, kasus terbanyak adalah pasien diminta uang tambahan untuk obat, jatah kamar, antrian konsultasi dokter atau peluang operasi. Kasus semacam itu sudah jarang ditemui. Atau pasien yang dipaksa untuk pengobatan tidak perlu,” ujarnya.

Malah, lanjut Adnan, dalam survey di masyarakat pada 2018 lalu tentang sektor mana pada layanan publik yang paling rawan untuk korupsi, program JKN sudah tidak masuk tiga besar. Kasus yang dilaporkan tidak terlalu banyak seperti pada sektor kepolisian yang masuk peringkat pertama.

Namun, kata Adnan, hal mengejutkan justru datang dari pengelola dana kapitasi di fasilitas kesehatan tahap pertama (FKTP). Pemberitaan soal penyimpangan dana kapitasi membuat pemantauan dialihkan wilayah tersebut.

“Kami ingin tahu dimana letak kesalahan atas kasus penyimpangan dana kapitasi. Apa hal itu didorong oleh sistem pengawasan yang lemah, atau tidak ada kebijakan terkait hal itu, mungkin itu terjadi karena perilaku pejabat pengelola dana itu. Informasi ini penting untuk perbaikan,” kata Adnan menandaskan. (Tri Wahyuni)