BPJS Kesehatan Gandeng IDI Buat Riset Optimalisasi Program JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggandeng organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuat riset dan inovasi pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Upaya itu dilakukan untuk optimalisasi program JKN-KIS di masa depan.

“Riset dan inovasi pelayanan nantinya akan merujuk pada data milik BPJS Kesehatan, yang berisi jutaan informasi seputar program JKN dalam 5 tahun terakhir ini,” kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan naskah kerja sama dengan Pengurus Besar IDI di Jakarta, Selasa (17/12/19).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, Direktur Riset dan Publikasi Ilmiah IDI, Marhaen Hardjo serta Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

Fachmi menyebut upaya optimalisasi layanan terkait dengan pasal 19 pada ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peraturan itu berisi pelaksanaan JKN dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

“Prinsip itu menjamin peserta dapat manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan,” ujar Fachmi.

Untuk itu, lanjut Fachmi, perlu dilakukan kajian serta evaluasi berkala terkait pelayanan kesehatan dasar. Evaluasi itu harus berbasis bukti (evidence based) dan riset. “Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan akan berdampak positif terhadap keberlanjutan program JKN-KIS,” tuturnya.

BPJS Kesehatan bersama PB IDI akan memberi penghargaan kepada lembaga riset yang memiliki inovasi pelayanan kesehatan. Inovasi itu penting demi keberlangsungan Program JKN-KIS. “Kami akan uji apakah inovasi dalam pelayanan itu dapat diimplementasikan. Jika terbukti, kami akan beri penghargaan kepada mereka,” tuturnya.

Soal kriteria dari pemenuhan kebutuhan dasar itu, Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih mengatakan, baru akan disusun dan dikaji berdasarkan bukti dan riset. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan kriteria pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan UU Kesehatan.

“Definisi dalam undang-undang bersifat normatif. Kita perlu terjemahkan lagi sesuai fakta di lapangan. Karena itu, nantinya akan disusun kriteria baru yang berbasis bukti atau evidence based, menggunakan data layanan peserta dalam 5 tahun terakhir,” ucap Daeng.

Fachmi mengakui, definisi manfaat sesuai UU belum disusun secara rinci. Karena itu, tak heran jika seluruh biaya kesehatan dalam JKN ditanggung BPJS Kesehatan. Bahkan, banyak negara menyebut program JKN bersikap sangat baik terhadap pesertanya.

“Dana program JKN itu terbatas, tetapi harus menanggung sesuatu yang tidak terbatas,” katanya.

Ditanya nantinya bakal ada layanan yang akan dikurangi, Fachmi menegaskan, belum ada pembicaraan ke arah itu. Yang penting, pihaknya berupaya membuat layanan kesehatan yang lebih baik, namun tetap ada kendali dalam biaya.

“Pelayanan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Tak boleh lebih atau kurang. Karena kita terikat pada istilah kendali mutu dan biaya. Selama ini seluruh biaya peserta JKN masih dicover oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Ditanya waktu pelaksanaan riset, Daeng menyebut targetnya selama 3 bulan. Riset akan dilakukan menggunakan data layanan kesehatan peserta milik BPJS Kesehatan, yang jumlahnya mencapai jutaan informasi. “Hasilnya akan berbasis bukti. Karena itu data penyakit jutaan peserta JKN-KIS,” kata Daeng menandaskan. (Tri Wahyuni)