BPJS Kesehatan Gandeng Jamdatun Optimalkan Pelaksanaan JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kerja sama ini kami lakukan sebagai bagian dari penegakan kepatuhan dalam pembayaran iuran JKN,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, di Jakarta, Senin (28/10/19).

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Tarmizi.

Dijelaskan, penegakan kepatuhan hukum terutama pada pemberi kerja seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Hukum (BU). Diharapkan kerja sama itu dapat memantapkan implementasi tata kelola yang baik dan bersih dalam program JKN.

“Begitu strategisnya peran JKN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan harus didasarkan pada sifat kehati-hatian (prudent) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Fachmi menambahkan, kerja sama dengan pihak penegak hukum dilakukan karena potensi permasalahan hukum yang muncul pun semakin kompleks.

“Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, tidak jarang BPJS Kesehatan menghadapi masalah hukum. Masalah yang timbul bisa saja dari klien, mitra kerja, peserta atau pihak internal. Karena urusan semakin hari semakin kompleks,” tuturnya.

Menurut Fachmi, bantuan dari pihak eksternal yang kompeten akan memberi kontribusi nyata bagi BPJS Kesehatan dari sisi hukum agar implementasi Program JKN berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan kepatuhan, selama ini terbukti cukup membantu. Upaya kepatuhan pemberi kerja baik itu baik Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Badan Usaha lain yang memiliki kewajiban terhadap Program JKN,” kata Fachmi menegaskan.

Disebutkan, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sepanjang 2018 telah melakukan mediasi dan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebanyak 3.224 ke pemberi kerja. Upaya itu berhasil menagih tunggakan iuran sebesar Rp26 miliar. Per September tahun 2019, melalui mediasi Kejaksaan Negeri telah dilakukan terhadap 1.495 Badan Usaha dengan iuran yang berhasil ditagih Rp9,3 miliar.

“Melalui penguatan sinergi ini, kami harap angka iti terus meningkat. Pemberi kerja pun kami harap makin patuh dalam membayar iuran, agar pekerja terjamin dan tidak mendapat kesulitan saat butuh akses pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ditambahkan, penguatan kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara diharapkan dapat membantu BPJS Kesehatan menjalankan seluruh tugas serta memberi masukan dan pertimbangan dalam menentukan langkah strategis organisasi.

“Kami juga berharap Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan RI ikut mendorong badan usaha untuk segera menuntaskan kewajiban dalam mendaftarkan entitas, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN,” ucap Fachmi.

Pelaksana tugas Jamdatun, Tarmizi mengatakan, kesepakatan bersama itu juga merupakan wujud nyata dukungan Bidang DATUN Korps Adhyaksa guna mengoptimalkan pelaksanaan program JKN bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Karena pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Hal itu bertujuan agar roda pembangunan berjalan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan,” katanya.

Ditambahkan, bidang Datun Kejaksaan RI diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberi Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit).

Pertimbangan Hukum dimaksud bersifat preventif dan antisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana. Selain itu, Bidang Datun Kejaksaan RI juga dapat memberi Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

“Kami siap mendukung BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN dan mencapai kinerja yang diamanahkan undang-undang, menegakkan kepatuhan para pemberi kerja sesuai dengan ketentuan. Kami harap sinergi ini akan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku di tanah air,” kata Tarmizi menandaskan.

Hingga 30 September 2019, BPJS Kesehatan mencatat ada 282.779 badan usaha yang sudah terdaftar dalam Program JKN. Saat ini jumlah peserta JKN telah mencapai 221.203.615 jiwa atau 84,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam memberi pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.175 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.520 rumah sakit dan klinik utama, 572 apotek PRB – kronis, dan 1.080 optik. (Tri Wahyuni)