BPJS Kesehatan Gandeng SGK Turki Sempurnakan Sistem JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng lembaga Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki guna membenahi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dinilai belum optimal. Terutama pada pengelolaan peserta mandiri dan layanan kesehatan.

Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dengan President Director of SGK Turkey, Mehmet Selim Bagli di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Fachmi menyebutkan, kerja sama dengan SGK Turki meliputi revenue collection, risk pooling dan strategic purchasing. Kegiatan akan dilakukan lewat seminar bersama, konferensi, pertemuan para ahli, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

“Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia memang tidak mudah mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Namun kami percaya, negara lain yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) mengalami hal yang sama saat berproses,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Fachmi, pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk penyempurnaan dalam berbagai aspek dalam JKN. Upaya perbaikan terus dilakukan hingga terwujud sistem JKN yang sesuai dengan cita-cita.

“Kemitraan dengan asing ini dilakukan untuk saling bertukar keahlian, gagasan dan best practice. Kontribusi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan JKN-KIS,” katanya.

Sebagai informasi, SGK merupakan satu lembaga penyelenggara jaminan kesehatan di Turki, yang berdiri sejak 2006. Ada dua jenis jaminan sosial yang dikelola SGK berdasarkan sifatnya. Pertama, jaminan sosial dengan manfaat jangka pendek, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta jaminan persalinan.

Kedua, SGK mengelola jaminan sosial dengan manfaat jangka panjang, yang meliputi jaminan hari tua, jaminan pensiun dini akibat hal-hal tak terduga (seperti kehilangan produktivitas akibat kecelakaan kerja), jaminan bagi penyintas (orang yang selamat dari musibah tertentu), tunjangan pernikahan dan tunjangan pemakaman.

Kendati demikian, SGK juga memiliki kesamaan dengan BPJS Kesehatan, yakni menyediakan jaminan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal di Turki. Syaratnya, WNA tersebut harus sudah tinggal setahun di Turki dan berusia di bawah 65 tahun. Adapun manfaat yang bisa didapat antara lain jaminan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan potongan harga untuk penebusan obat.

“Meski punya kondisi dan tantangan yang berbeda, kami yakin kerja sama dengan SGK Turki dapat membuka jalan untuk pengembangan sistem jaminan kesehatan sosial di negara masing-masing,” kata Fachmi menandaskan.

Sebelum Turki, BPJS Kesehatan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi internasional lainnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan sosial, seperti National Health Insurance Service (NHIS) Korea Selatan, Japan International Corporation Agency (JICA), The Health Insurance Review and Assesment Service (HIRA) Korea Selatan, hingga International Social Security Association (ISSA).

Sementara itu Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, membangun kemitraan dengan lembaga sejenis BPJS Kesehatan dari sejumlah negara dilakukan untuk penyempurnaan program JKN-KIS. Karena masing-masing negara memiliki keunggulan yang akan diterapkan di Indonesia.

“Program JKN dari masing-masing negara kita pelajari keunggulan dan kelemahannya. Kita pelajari mana solusi yang tepat atas masalah yang terjadi di Indonesia. Kita ambil baiknya dari model Korea, Turki dan Inggris untuk penyempurnaan program JKN,” kata Bayu menandaskan. (Tri Wahyuni)