BPJS Kesehatan Gelontorkan 11 Triliun Bayar Hutang Rumah Sakit

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gelontorkan dana Rp11 triliun untuk membayar hutangan klaim rumah sakit yang jatuh tempo. Pembayarannya akan menggunakan mekanisme “first in fitst out”.

“Rumah sakit yang telah mengajukan berkas secara lengkap akan dibayarkan lebih dulu. Semua datanya sudah ada pada kami,” kata Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi BPJS Kesehatan, Fadlul Imansyah dalam keterangan pers, di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Pada kesempatan itu, Fadlul didampingi Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf.

Fadlul menjelaskan, penuntasan pembayaran tunggakan klaim rumah sakit bisa terwujud berkat dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Dana itu diambil dari alokasi anggaran kelompok PBI (Penerima Biaya Iuran) yang dibayarkan pemerintah.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana dibayarkan setiap tanggal 15, yang merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP.

Ditambahkan, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal itu merupakan mekanisme pembayaran rutin setiap bulannya oleh BPJS Kesehatan.

“Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi dulu. Namun, kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Paling lambat hari ini,” ucap Fadlul menegaskan.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang agar mereka dapat memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, Fadlul berharap pihak fasilitas kesehatan melaksanakan kewajibannya sesuai regulasi. Pihak rumah sakit makin optimal dalam memberi layanan kesehatan kepada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN untuk memberi layanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam regulasi,” katanya.

Fadlul sekali lagi berharap masyarakat tetap yakin bahwa program JKN akan terus berlangsung. Pengelola rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan juga merasa nyaman.

Hal senada disampaikan M Iqbal. Ia mengemukakan, program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberi jaminan layanan kesehatan berkualitas, juga memberi kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.

“Jika ada kekurangan, mari kita diperbaiki bersama. Jangan sampai ada diskriminasi layanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir. Padahal sangat banyak peserta JKN yang terlayani dengan baik,” ucap Iqbal menegaskan.

Kedepannya, lanjut Iqbal, pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas program JKN dan layanan kesehatan kepada masyarakat terus diperbaiki. “Kami ingin berterima kasih dan minta maaf kepada penyedia layanan (provider) atas kerja samanya selama ini,” kata Iqbal menandaskan. (Tri Wahyuni)