BPJS Kesehatan Kejar Efisiensi Biaya Demi Keberlangsungan JKN

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap akan melaksanakan peraturan baru Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes). Efisiensi itu penting demi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ada beberapa faktor kenapa peraturan Dirjampelkes penting dilakukan, jika tak ingin “kapal” bernama JKN ini karam,” kata Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Budi Mohammad Arief dalam diskusi bertajuk Ngopi Bareng JKN, di Jakarta, Selasa (2/8).

Pembicara lain dari diskusi itu pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dan pengamat asuransi kesehatan yang juga mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang.

Seperti diberitakan, pertengahan Juli lalu, BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan Dirjampelkes No 2,3 dan 5 yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. Upaya itu dilakukan untuk efisiensi biaya dalam tiga layanan tersebut.

“Kami menilai terjadi ketidakefisienan dalam tiga layanan tersebut. Jika tidak ditata ulang dari sekarang, bakal terus menggerogoti anggaran,” ujarnya.

Budi menuturkan, sejak awal diterapkan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sekitar Rp6-9 triliun setiap tahunnya. Hal itu terjadi, bukan karena mismanajemen, tetapi lantaran besaran iuran peserta dibawah perhitungan aktuarianya.

Ia menyebut kelompok PBI (penerima biaya iuran) yang dananya dibayarkan pemerintah. Iuran ditetapkan pemerintah Rp23 ribu per orang per bulan. Padahal perhitungan akturia oleh DJSN, angkanya sebesar Rp36 ribu.

“Terjadi selisih angka Rp13 ribu. Kalikan angka itu dengan 96 juta peserta PBI, maka ada dana kekurangan dari pemerintah Rp1,2 triliun. Belum kelompok mandiri, yang pesertanya juga jutaan orang. Iurannya pun dibawah perhitungan akturia,” ucap Budi.

Menurut Chazali, pemerintah sebenarnya kurang serius dalam menggarap JKN. Hal itu terlihat pada masalah besaran iuran yang tak pernah tuntas. “Saat di DJSN, kami sering diajak rapat pemerintah soal besaran. Kami soal beberkan panjang lebar, tetapi pemerintah menetapkan angkanya sendiri,” ujarnya.

Dampaknya, lanjut Chazali, pihaknya sudah memprediksikan BPJS Kesehatan bakal defisit anggaran. Kendati demikian, pemerintah seakan tak peduli. Karena meski program JKN telah berlangsung hingga lebih dari 4 tahun, iuran tak juga dinaikkan sesuai akturianya.

“Saya lihat Dirut BPJS telah memaparkan berbagai solusi bagaimana mengatasi defisit anggaran, mulai dari kenaikan iuran, cukai rokok hingga pembatasan layanan pada penyakit katastropik. Pemerintah tampaknya kurang respon, padahal jika tidak diambil tindakan dari sekarang, “kapal” yang bernama JKN ini bisa karam,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Agus Pambadio. Ia menilai penerapan Peraturan Dirjampelkes sebagai hal yang wajar, sebagai langkah penyelamatan program. “Kalau upaya kenaikan iuran untuk menutup defisit tidak ada, maka hal yang bisa dilakukan adalah penataan pada layanan yang dinilai tidak efisien,” ujarnya.

Merujuk pada analisa BPJS kesehatan, Budi menambahkan, pelayanan kesehatan berbiaya tinggi pada 2017, selain jantung, kanker, cuci darah, ada layanan bayi baru lahir yang mencapai Rp1,17 triliun, operasi katarak Rp2,65 triliun, dan rehabilitasi medik sebesar Rp965 miliar.

“BPJS Kesehatan sama sekali tidak mengatur ranah medis. Untuk kasus bayi lahir sehat, kami setuju semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal dari tenaga medis. Namun mekanisme penjaminan biaya untuk bayi sehat dan bayi sakit tentunya berbeda,” kata Budi.

Budi berharap, ke depannya mitra fasilitas kesehatan dapat menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga manfaat itu bisa dirasakan seluruh peserta program JKN. (Tri Wahyuni)