BPJS Kesehatan Kembali Perpanjang Masa Uji Coba Rujukan Online

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali perpanjang masa uji coba rujukan online hingga 31 Oktober. Hal itu dilakukan untuk review mapping, validasi kapasitas fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) dan optimalisasi bridging system.

“Tak semua FKTP (fasilitas kesehatan tahap pertama) maupun FKRTL memiliki ahli IT sendiri. Jadi bridging system-nya berlangsung lebih lama,” kata Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefudin di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Arief pada kesempatan itu didampingi Deputi Direksi Bidang Strategi Pengembangan Keamanan Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Moelyo Wibowo dan Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan, Beno Herman.

Moelyo menambahkan, dari 4.600 FKTP yang ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baru 697 FKTP yang selaras dengan sistem rujukan online yang dikembangkan BPJs Kesehatan. Sisanya, sebanyak 3919 FKTP kini masih dalam proses bridging system.

Untuk FKRTL, baru 149 faskes yang telah memiliki sistem baru, sekitar 510 faskes tengah menjalani bridging system dan sisanya sebanyak 1.741 faskes baru mengajukan bantuan pengembangan sistem ke BPJS Kesehatan.

“Kendala dalam sistem rujukan online ini tidak semua faskes memiliki ahli IT sendiri. Kebanyakan sistem dibuat oleh tenaga ahli dari pihak ketiga. Sistem itu tak semua langsung terkoneksi, tetapi perlu bridging system. Itu salah satu alasan uji coba sistem ini jadi lebih lama,” tuturnya.

Kendati demikian, Arief menambahkan, dampak positif dari sistem yang diuji coba sejak 15 Agustus 2018 lalu adalah pasien dapat kepastian atas dokter dan kemudahan dalam berobat. Sehingga pasien tak perlu berlama-lama di rumah sakit.

“Distribusi pasien rujukan ke rumah sakit tipe D dan C dulu, tak dimaksudkan untuk menghalang-halangi pasien yang ingin berobat ke rumah sakit tipe A atau B. Karena pengobatan itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang harus disadari pasien,” ucap Arief menegaskan.

Model distribusi semacam itu, lanjut Arief, berdampak pada makin pendeknya antrian pada dokter atau rumah sakit tertentu. Karena pasien diobati sesuai kebutuhan dan kelasnya.

“Jadi tak ada istilah turun kelas. Jika bisa diobati di rumah sakit kelas D, kenapa harus tipe A yang tergolong rumah sakit rujukan nasional. Nanti daftar antriannya semakin panjang,” ujar Arief.

Distribusi pasien dilakukan, menurut Arief, karena jumlah sakit yang terbatas serta penyebarannya tidak merata. Selain kompetensi setiap rumah sakit tak sama, baik dari jumlah dokter spesialis maupun sarana prasarananya.

“Ini tantangan bagi kami, bagaimana memberi layanan sesuai kebutuhan medis dengan melihat faskes yang tersedia,” ucapnya.

Hal lain yang sedang dibenahi dalam sistem terkait pasien rujuk balik. Pengalaman selama ini menunjukkan terjadinya penumpukan pasien antara yang baru dan rujuk balik. Nantinya pasien rujuk balik tak perlu ke FKTP, tetapi langsung tercatat dalam fitur pasien rujuk balik.

“Pasien jadi tak perlu repot ke FKTP, karena namanya sudah masuk dalam kolom rujuk balik,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan, Beno Herman. Katanya, dalam sistem rujukan online tidak menutup kesempatan pasien dapat pelayanan di kelas B dan kelas A sesuai dengan kebutuhan medisnya.

“Untuk pasien rujukan dengan kondisi khusus seperti gagal ginjal (hemodialisa), hemofilia, thalassemia, kemoterapi, radioterapi, jiwa, kusta, TB-MDR dan HIV-ODHA, pasien bisa berobat di rumah sakit kelas manapun. Asalkan sesuai dengan riwayat pelayanan yang didapat selama ini,” ucap Beno menandaskan. (Tri Wahyuni)