JAKARTA (Suara Karya): Segala kebijakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menggunakan data sampel milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, kebijakan menjadi lebih kredibel karena berbasis bukti.
“Saya minta datanya dibuat lebih baru, yakni dari 2015 hingga 2017. Karena pada 2017, pelaksanaan JKN sudah lebih stabil seperti sekarang ini,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pidato kuncinya pada peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan periode 2015-2016, di Jakarta, Senin (25/2/2019).
Dalam acara bertajuk “Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based policy JKN” itu juga dihadiri pejabat eselon dari lingkungan Kemkeu, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan untuk menjamin keamanan data tersebut. Karena itu, seluruh data sampel yang terhimpun harus bersifat confidential atau rahasia. “Di era teknologi informasi, kebocoran data bisa jadi ancaman serius bagi negara,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus kebocoran data sampel pasien jaminan kesehatan di Singapura, beberapa waktu lalu. Data pasien HIV di negara tersebut berhasil di-hack, lalu dibocorkan ke publik. “Kami harap kasus semacam ini tak terjadi pada data sampel milik BPJS Kesehatan,” kata Sri Mulyani menegaskan.
Dalam era revolusi industri 4.0, lanjut Menkeu, beragam teknologi bermunculan dari mulai cloud, cyber, physical system, dan artificial intelligent yang memiliki risiko donwside (berhenti). Terlebih ada risiko perentasan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab.
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menjelaskan, pengelolaan data sampel sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam JKN bukanlah hal baru. Hal itu juga dilakukan penyelenggara jaminan kesehatan Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS). NHIS-National Sample Cohort adalah database data sampel yang mencakup 2 persen dari total populasi Korea Selatan.
“NHIS-NSC menjadi sumber data sampel yang digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan kesehatan di Korea Selatan, baik oleh akademisi, peneliti maupun pemerintah,” ujarnya.
Begitu pun Taiwan. Negara tersebut memiliki National Health Insurance Research Database (NHIRD) yang menjadi sumber data powerful bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan. NHIRD memberi data set dalam 3 bentuk, yaitu data sampel yang mencakup 2 juta subjek diidentifikasi, data set penyakit dan data populasi lengkap.
Sementara itu, data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan selama 2015 dan 2016. Data itu diambil menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi.
“Data sampel ini akan mempermudah akses dan analisis data oleh publik dan bisa digunakan untuk proses analisis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan,” ujar Fachmi seraya menyebutkan jumlah peserta JKN hingga saat ini tercatat 218,4 juta jiwa.
Dalam data sampel tersebut, lanjut Fachmi, tersaji 111 variabel yang bisa diolah. Hal itu terdiri atas 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang saling terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.
Adapun proses penyusunan data sampel melewati sejumlah tahapan. Data mentah dipisah menjadi 3 kelompok berdasarkan pemanfaatan layanan kesehatan. Yaitu, peserta yang belum pernah mendapat layanan kesehatan, peserta yang sudah mendapat layanan kesehatan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama) dan peserta yang sudah dapat layanan kesehatan di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan). (Tri Wahyuni)