BPJS Kesehatan: Masih 11,7 Persen Faskes Belum Penuhi Perjanjian Kerja Sama

0
Asisten Deputi Bidang Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan Unting Patri Wicaksono dalam webinar bertajuk "Proses Perbaikan Kualitas Layanan Program JKN-KIS, Rabu (16/12/20). (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) akan menagih kepada 11,7 persen fasilitas kesehatan (faskes) yang belum memenuhi perjanjian kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Peningkatan kualitas layanan menjadi penting sebagai bentuk timbal balik atas kenaikan iuran program JKN-KIS,” kata Asisten Deputi Bidang Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan Unting Patri Wicaksono dalam webinar bertajuk “Proses Perbaikan Kualitas Layanan Program JKN-KIS, Rabu (16/12/20).

Data BPJS Kesehatan hingga Oktober 2020 mencatat ada 88,3 persen faskes yang telah mematuhi perjanjian kerja sama sebagai mitra BPJS Kesehatan. Prestasi itu patut diacungi jempol, meski perlu upaya lebih keras lagi dari semua pihak agar bisa meraih angka 100 persen.

Unting menyebut beberapa indikator yang harus dipatuhi faskes guna meningkatkan kualitas layanan dalam program JKN-KIS.
Diantaranya, ketersediaan display tempat tidur yang terhubung dengan Aplicares, tidak adanya aduan peserta terkait iur biaya, aduan peserta terkait diskriminasi pelayanan, serta aduan peserta terkait kuota kamar perawatan.

“Selain itu, rumah sakit juga harus melakukan update rutin ketersediaan tempat tidur serta angka rujuk balik,” tuturnya.

Ditambahkan, hingga 1 Desember 2020 tercatat, ketersediaan layanan antrean elektronik untuk memberi kepastian waktu layanan sudah mencapai 2.071 rumah sakit (94 persen). Bahkan 650 rumah sakit sudah terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN.

Selain itu, sudah ada 2.082 rumah sakit (95 persen) yang memiliki display ketersediaan tempat tidur dan rawatan yang terhubung dengan Aplicares (bisa di cek melalui website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id).

Dilaporkan ada 883 RS yang mempunyai display tindakan operasi. Teknologi itu dikembangkan pihak manajemen rumah sakit. Display tempat tidur dan tindakan operasi secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam Mobile JKN.

“Di awal sebelum pandemi covid-19 kami sempat menerapkan skema ‘finger print’ untuk simplifikasi peserta dalam menjalani tindakan cuci darah. Namun, skema itu ditunda untuk meminimalisir penyebaran virus. Tetapi kami tetap memberi kemudahan agar pasien tak repot lagi mengulang dalam pembuatan surat rujukan dari FKTP,” kata Unting.

Upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan di faskes mendapat apresiasi dari pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Katanya, perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan menandakan tingginya komitmen BPJS Kesehatan terhadap peserta JKN-KIS.

“Upaya peningkatan kualitas layanan setelah penyesuaian iuran sudah cukup baik. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi harus dioptimalkan. Saya melihat BPJS Kesehatan tinggal lepas landas saja. Momentum pandemi harus dimanfaatkan agar masyarakat terbiasa dengan layanan berbasis teknologi,” ujarnya.

Pambagio juga menilai dampak dari penyesuaian iuran JKN-KIS adalah sudah tidak ada beban utang klaim jatuh tempo ke fasilitas kesehatan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan berbasis digital juga memudahkan dalam hal monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Primer BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani mengatakan, sejak awal BPJS Kesehatan telah menetapkan komitmen layanan baik di fasilitas kesehatan maupun pelayanan administrasi dan informasi kepesertaan.

Khusus di lingkup Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), diantaranya menerapkan kemudahan konsultasi dokter tanpa tatap muka melalui aplikasi Mobile JKN Faskes, antrean online di 15.394 FKTP.

BPJS Kesehatan juga melakukan optimalisasi pelaksanaan program promotif dan preventif dengan melakukan screening riwayat Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN, senam Prolanis secara daring serta optimalisasi pemantauan terhadap pasien penyakit kronis melalui program Prolanis.

“FKTP akan diberikan insentif jika melaksanakan kegiatan promotif dan preventif semacam itu,” katanya.

Ari menambahkan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan saat ini tengah melakukan pengembangan telemedicine. Perbedaannya dengan konsultasi dokter tanpa tatap muka dalam telemedicine ada terapi dan resep yang dikeluarkan. Saat ini sedang dilakukan uji coba di 5 wilayah di Indonesia.

Sementara itu, di lingkup Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (FKRTL), peningkatan mutu pelayanan itu diejawantahkan BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) terutama pada hal-hal yang sering menjadi aduan peserta. (Tri Wahyuni)