BPJS Kesehatan Pelajari Sistem Tagihan Iuran Ala Korea Selatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai melirik sistem tagihan iuran yang dilakukan National Health Insurance Service (NHIS) Korea Selatan. Negara gingseng itu berhasil menerapkan jaminan kesehatan rakyat korea sejak puluhan tahun lalu.

“NHIS memiliki sistem penagihan iuran peserta yang terintegrasi antarlembaga. Dan kami tertarik untuk mendalaminya,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat menerima kunjungan manajemen NHIS Korea Selatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Fachmi mengakui bukan persoalan mudah mengelola tagihan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), terutama lada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Selain magang untuk mengetahui sistem tagihan iuran di NHIS, lanjut Fachmi, BPJS Kesehatan juga tertarik untuk melakukan pertukaran data riset dengan NHIS untuk kepentingan pengembangan program jaminan kesehatan di masing-masing negara.

Head of the NHIS Policy and Research Institute, Yonggab Lee mengatakan, pihaknya menyambut ajakan sinergitas dari BPJS Kesehatan. Hal itu akan menjadi masukan yang berharga bagi kedua negara.

“Untuk penagihan, iuran jaminan kesehatan oleh NHIS telah dilakukan secara elektronik. Sistem penagihan iuran NHIS terkoneksi dengan data-data di kementerian perpajakan, jaringan perbankan, hingga agen properti,” ujarnya.

Kondisi itu membuat segala informasi tentang finansial seseorang akan tercatat secara jelas.Termasuk, besaran penghasilan maupun pengeluaran setiap bulannya. “Sistem ini dibangun lebih dari 40 tahun pengalaman kami dalam dunia jaminan kesehatan,” ucap Lee.

Dijelaskan, sistem jaminan kesehatan rakyat Korea Selatan sudah dibangun sejak 1977. Namun, pada tahun 2000, terjadi proses transformasi yang hampir mirip dengan BPJS Kesehatan. Dan, NHIS berusaha membangun kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat Korea Selatan.

“Tantangan pasti ada. Namun hal itu justru menjadi pembelajaran bagi kami untuk mengembangkan institusi ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Pada Februari 2017 silam, BPJS Kesehatan mengawali kerja sama internasional dengan NHIS melalui penandatanganan nota kesepahaman. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi berbagi keahlian, informasi, dan pengalaman di bidang asuransi sosial kesehatan, termasuk pertemuan tingkat profesional, penelitian bersama, hingga saling memfasilitasi pendidikan dan pelatihan para ahli di bidang asuransi sosial kesehatan. (Tri Wahyuni)