BPJS Kesehatan-POLRI Bersinergi Tingkatkan Kualitas Layanan Peserta JKN-KIS

0

JAKARTA (Suara Karya): BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data peserta Pegawai Negeri pada POLRI (PNPP) dan keluarganya sebagai peserta Program JKN-KIS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti usai penandatanganan nota kesepahaman POLRI, Selasa (20/4/2021) menjelaskan, pemutakhiran data tersebut dilakukan “by name by address’ dengan mekanisme web service maupun pemadanan manual.

Rekonsiliasi data mencakup data kepesertaan, data iuran dan data kapitasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun di tingkat pusat dan dua kali dalam setahun di tingkat daerah.

“Lewat kerja sama ini, kami juga dorong fasilitas kesehatan milik POLRI, baik itu Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP) maupun Rumah Sakit Bhayangkara untuk memberi pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Untuk meningkatkan mutu layanan, Ghufron berharap fasilitas kesehatan milik POLRI dapat ditingkatkan mutu layanannya melalui pemenuhan sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis dan peningkatan kompetensi dokter.

Ruang lingkup kerja sama juga mencakup pertukaran data atau informasi, serta pemanfaatan sistem data kecelakaan lalu lintas online. Kedepannya, baik BPJS Kesehatan maupun POLRI akan menyediakan infrastruktur teknologi informasi terkait pemanfaatan data kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan pelayanan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas dengan mekanisme penjaminan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno juga mengungkapkan harapan yang sama. Sinergi itu akan mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS di lapangan.

“Bersama POLRI, kami akan galakkan edukasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri dan angota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS,” ujarnya.

Nota kesepahaman itu juga meliputi penyediaan data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik POLRI. Karena, saat menjalankan tugas, ada kalanya anggota POLRI beserta keluarga harus berpindah domisili sehingga lokasi FKTP mereka pun harus diubah.

Selain itu, ada juga masyarakat umum yang terdaftar di FKTP milik POLRI.

“Agar proses pendataan peserta JKN-KIS lebih akurat, kami bermaksud memperkuat sinergi dan koordinasi dengan POLRI. Data jumlah peserta terdaftar di FKTP POLRI ini harus tepat karena berkaitan dengan perhitungan biaya kapitasi,” ujar Mundiharno. (Tri Wahyuni)