BPJS Kesehatan Siap Laksanakan Tugas Verifikasi Klaim Covid-19

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap melaksanakan tugas verifikasi atas klaim pelayanan kesehatan akibat corona virus disease (covid-19) di rumah sakit.

Tugas itu merujuk pada surat perintah dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19.

Selain Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Covid-19.

“BPJS Kesehatan telah menyiapkan fasilitas pendukung lain seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf dalam keterangan pers, Kamis (16/4/20).

Iqbal menegaskan, pihaknya sangat siap melaksanakan amanat dari pemerintah. Karena pengalaman selama ini dalam melakukan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance, seperti pada pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dijelaskan, alur pengajuan klaim covid-19 dimulai dari rumah sakit yang mengajukan permohonan klaim melalui email ke Ditjen Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan. Surat itu sekaligus ditembuskan kepada BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan.

Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi e-klaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan akan memberi uang muka paling banyak 50 persen dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien covid-19 yang dapat diajukan adalah mereka yang dirawat sejak 28 Januari 2020.

“BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan,” tuturnya.

Setelah melakukan verifikasi, lanjut Iqbal, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan diberi waktu tujuh hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut.

Ditambahkan, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang diberikan sebelumnya. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan selama 3 hari kerja.

“Kami mendorong rumah sakit untuk menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim sebaik mungkin, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun sehingga tidak terjadi klaim ganda,” ucapnya.

Iqbal mengatakan, sumber pembiayaan klaim pasien covid-19 berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pasien membayar biaya perawatan dengan uang pribadi, maka rumah sakit harus mengembalikan.

“Masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah,” katanya.

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah pasien yang sudah terkonfirmasi positif covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta.

Selain itu, ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat di rumah sakit yang ada di wilayah Negara Indonesia. (Tri Wahyuni)