BPJS Kesehatan Tegaskan Inpres Nomor 1/2022 untuk Optimalisasi JKN-KIS

0

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Inpres tersebut untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Inpres itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia melalui program JKN-KIS,” kata Ali Ghufron dalam siaran pers, Senin (21/2/22).

Disebutkan, saat ini 86 persen penduduk Indonesia telah memiliki perlindungan jaminan kesehatan sebagai peserta program JKN-KIS. Cakupan kepesertaan itu termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, yang dibiayai pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Para pensiunan ASN/TNI/POLRI pun otomatis sudah menjadi peserta JKN-KIS. Tahun 2024, diharapkan 98 persen rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN).

“Secara kontinu, kami juga berupaya meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS, seperti menghadirkan kanal-kanal layanan digital (Mobile JKN, CHIKA, BPJS Kesehatan Care Center 165, PANDAWA hingga melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan), melakukan simplifikasi dan kemudahan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, pelayanan informasi serta pengaduan.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan simplifikasi proses layanan di fasilitas kesehatan (penerapan sistem antrean online, pemanfaatan NIK untuk proses administrasi peserta, simplifikasi layanan hemodialisa dan thalassemia mayor), hingga peningkatan kualitas layanan program JKN-KIS melalui penguatan sinergi bersama fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan stakeholders lainnya.

Bahkan, kini proses pengecekan status keaktifan kepesertaan peserta JKN-KIS atau mencetak kartu JKN-KIS Digital hanya perlu waktu kurang dari 5 menit.

Ghufron menegaskan kebersamaan menjadi kunci utama dalam program JKN-KIS. Karena itu, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program tersebut bisa berjalan berkelanjutan.

Ditambahkan, sudah banyak regulasi yang menegaskan setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS, mulai dari UU SJSN Tahun 2004, UU BPJS Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun 2022. (Tri Wahyuni)