BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Inisiator Studi Lintas Negara Anggota ISSA

0
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terpilih sebagai inisiator studi lintas negara anggota International Social Security Association (ISSA). Pemilihan itu merujuk pada keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Program JKN-KIS berdampak pada peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial. Hal itu terlihat pada penurunan angka ketimpangan di masyarakat,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat memimpin pertemuan Komisi Kesehatan ISSA bertajuk “14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance” secara virtual, Rabu (10/6/20).

Berkat keberhasilan itu, lanjut Fachmi, Indonesia terpilih sebagai inisiator bagi negara lain yang akan memulai mengukur efektivitas pengelolaan program jaminan sosial kesehatan di negara masing-masing.

Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) beranggotakan 17 negara, yaitu Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Iran Georgia, Hungaria, Indonesia, Korea, Peru, Kazakhstan, Rusia, Rwanda, Turki dan Uruguay.

Dalam pertemuan itu, Fachmi memaparkan hasil kajian bagaimana program JKN-KIS dapat meningkatkan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat. Hal itu merujuk pada kajian yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) pada 2017.

“Kajian itu meneliti keberadaan program JKN-KIS pada 2015. Program tersebut ternyata dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394. Pada 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383,” ujarnya.

Ditambahkan, program JKN-KIS pada 2016 berhasil menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, program JKN-KIS juga melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya adalah pelaksanaan program JKN-KIS dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat,” tuturnya.

Jika SDM Indonesia menjadi lebih sehat, lanjut Fachmi, kondisi itu akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia.

“Realita dalam pengelolaan program JKN-KIS di Indonesia menjadi acuan negara lain tentang pentingnya keberpihakannya negara dalam memberi jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan kepada penduduknya,” ujarnya.

Apalagi saat ini, situasi dunia tengah berada dalam status pandemi yang cenderung memporak-porandakan kondisi ekonomi global. Hal itu tidak menutup akan memperlebar angka ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Negara harus memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat di masa pandemi saat ini. Hal it mendesak, karena ada kerentanan populasi secara global di bidang ekonomi akibat terjadi peningkatan angka pengangguran,” kata Fachmi.

ISSA sebagai asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, kembali mempercayakan Indonesia sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 komisi teknis yang dibentuk.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk kedua kalinya terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022. Pada 2018 di Jenewa Swiss, BPJS Kesehatan juga pernah memimpin pertemuan 12th ISSA Forum for Technical Commission.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA. Dan kami siap menjalankan tugas yang akan diberikan,” kata Fachmi Idris.

Dalam kesempatan yang sama, Fachmi memaparkan program kerja TC Health selama periode 2020-2022 dengan prioritas pada fenomena ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial dan kompilasi studi terkait hubungan Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi Sosial dan Inklusi Sosial.

Atas kajian tersebut, pada 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, sebanyak 16 negara bersepakat memilih Indonesia sebagai acuan pada studi peran Program JKN-KIS terhadap peningkatan kohesi sosial yang diukur melalui penurunan gini ratio, sehingga negara lain juga dapat memulai riset tersebut.

Komisi Kesehatan yang dipimpin oleh Dirut BPJS Kesehatan itu juga akan dibawa kr Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia atau ISSA LEAD 2021 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia. (Tri Wahyuni)