BPJS Kesehatan Uji Coba Pembayaran Global Budget di Tanah Datar

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan melakukan uji coba sistem pembayaran global budget di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sistem itu memungkinan daerah dapat layanan kesehatan secara optimal, namun dengan dana terbatas.

“Sistem pembayaran global budget sebenarnya bukan hal baru. Sistem itu diterapkan di sejumlah negara antara lain Denmark, Inggris, Jerman, Belgia dan Italia,” kata Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, usai penandatanganan kerja sama dengan Kabupaten Tanah Datar, di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi beserta jajarannya.

Bayu menyebutkan, kerja sama dengan Kabupaten Tanah Datar tak hanya pada penerapan sistem pembayaran global budget, tetapi juga peningkatan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kolektabilitas iuran, akses dan mutu pelayanan.

Dijelaskan, global budget merupakan model pembayaran rumah sakit oleh pemerintah daerah atau asuransi kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan. Rumah sakit dapat dana untuk membiayai kegiatannya selama 1 tahun. Alokasi dana dihitung dari jumlah layanan dan kegiatan yang dilakukan tahun sebelumnya.

“Manajemen rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengatur dana anggaran global tersebut, baik untuk gaji dokter, belanja operasional, pemeliharaan rumah sakit dan lain-lain,” ujarnya.

Ditanya dana yang dialokasikan Pemkab Tanah Dalam dalam sistem global budget, Bupati Irdinansyah Tarmizi mengatakan, pihaknya masih menghitung besaran pengeluaran masing-masing rumah sakit di wilayahnya pada tahun lalu.

“Setelah penandatangan ini, kami bersama BPJS Kesehatan baru akan menghitung besarannya. Jadi sekarang kami belum punya datanya,” ujar Irdinansyah.

Terkait pilihan global budget, Bayu Wahyudi mengatakan, tak semua pemerintah daerah memiliki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang besar untuk membiayai iuran bulanan JKN seluruh warganya. Untuk itu, BPJS melakukan uji coba model global budget sebagai alternatif untuk daerah dengan dana terbatas.

“Anggaran pemda nantinya akan digelontorkan langsung ke rumah sakit. Jika masih ada sisa di akhir tahun, maka dana itu menjadi insentif karena dianggap efisien. Kalau dananya kurang, maka pemda yang akan menanggulanginya,” ucapnya.

Menurut Bayu, pengalaman sejumlah negara menunjukkan jika dilaksanakan secara optimal, global budget juga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. “Hasilnya memang tergantung pada kondisi kesehatan masyarakatnya,” ujarnya.

Selain itu, Bayu menambahkan, proses administrasinya pun terbilang mudah. Hal itu dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk membuat keputusan yang rasional dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

“Hal itu bisa terjadi karena ada semacam fleksibilitas bagi rumah sakit untuk melakukan realokasi biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.

Bayu memberi apresiasi kepada Pemkab Tanah Datar atas konsistensinya dalam mendukung implementasi Program JKN melalui optimalisasi peran Pemda. Hingga 1 Oktober 2018, disebutkan, dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, ada 498 kabupaten/kota dari 34 provinsi telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke Program JKN.

“Pada awal 2018, sudah ada 4 provinsi dan 125 kabupaten/kota yang mencapai Universal Health Coverage (UHC). Semoga jumlahnya terus bertambah hingga tercatat UHC sebesar 95 persen,” kata Bayu menandaskan. (Tri Wahyuni)