BPOM Bentuk Satgas Percepat Hilirisasi Riset Obat dan Makanan

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membentuk satuan tugas (Satgas) yang diharapkan dapat mempercepat proses hilirisasi hasil riset atau penelitian obat dan makanan. Satgas juga melibatkan ahli dari kementerian/lembaga (K/L) terkait, akademisi, institusi penelitian dan pelaku usaha.

“Tugas satgas, antara lain pendampingan agar produk inovasi riset yang siap dihilirisasi memenuhi syarat untuk dapat izin edar,” kata Kepala BPOM, Penny Lukito dalam dialog nasional bertajuk “Sinergitas dalam Hilirisasi Riset Obat, Obat Tradisional dan Pangan untuk Percepatan Perizinan” di Jakarta, Selasa (10/12/19).

Penny menyebut ada dua satgas yang telah terbentuk, yaitu Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Fitofarmaka, serta Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi. Kedua satgas tersebut ditetapkan dengan SK Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada 13 September 2019.

Upaya itu dilakukan, lanjut Penny, supaya hasil riset di bidang obat dan makanan tidak berhenti di penulisan jurnal ilmiah. Riset harus dikomersialisasikan hingga menjadi produk inovasi unggulan dalam negeri. Hal itu sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk impor.

Penny menyebut produk hasil riset yang berhasil mendapat izin edar, yaitu stem cell produksi Pusat Pengembangan Penelitian Stem Cell Universitas Airlangga Surabaya bersama PT Phapros. Produk lainnya adalah albumin dari ikan gabus yang dikembangkan Universitas Hasanudin Makassar bersama PT Royal Medika.

“Produk biologi lainnya adalah enoxaparin bersumber domba, trastuzumab dan sejumlah vaksin antara lain MR, Hepatitis B, Tifoid, Rotavirus dan Polio. Untuk produk fitofarmaka antara lain ekstrak seledri, binahong, daun kelor, daun gambir dan bajakah,” tuturnya.

Upaya pendampingan juga dilakukan pada produk darah sebagai bagian dari pengembangan industri fraksionasi plasma. Langkah awal untuk penyediaan bahan baku plasma melalui percepatan sertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI).

“Saat ini sudah ada 13 UTD PMI yang sudah tersertifikasi dan 4 sertifikat CPOB diberikan dalam acara ini,” ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2016 untuk percepatan kemandirian industri obat, obat tradisional dan pangan di Indonesia.

“Sebagai otoritas obat dan makanan di Indonesia, Badan POM melakukan pengawalan sepanjang product life cycle yang merupakan siklus mata rantai tidak terpisahkan, karena merupakan satu kesatuan mencakup pre dan post-market,” tuturnya.

Data yang diperoleh dari hasil evaluasi pre-market, lanjut Penny, terutama yang menunjukkan risiko akan menjadi input bagi pengawasan post-market. Dengan demikian, risiko dapat dicegah, dikendalikan atau diminimalisir. Begitupun sebaliknya, data pengawasan post-market menjadi input untuk evaluasi produk yang sedang proses registrasi atau perizinan.

“Siklus ini merupakan unsur kritikal bagi efektivitas perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Penny menandaskan. (Tri Wahyuni)