BPOM: Pencantuman Label “Palm Oil Free” pada Produk Langgar Peraturan

0

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito meminta kalangan bisnis di Indonesia untuk mematuhi peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Penegasan itu terkait ditemukannya produk makanan berlabel “palm oil free” atau bebas minyak sawit di pasar dalam negeri.

“Memang baru satu produk dalam negeri yang ditemukan berlabel “palm oil free”. Tetapi, kami takut pelabelan ini jadi trend di masyarakat. Padahal ada peraturan yang melarang hal itu,” kata Penny Lukito dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Penny dalam kesempatan itu didampingi Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kemenko Bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Agus Suprapto, Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun, dan Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Agam Fatchurohman.

Pelabelan “palm oil free” pada produk makanan, menurut Penny, juga mengindikasikan bahwa minyak sawit itu tidak baik untuk kesehatan. Padahal, sejumlah kajian menyebutkan, minyak sawit bisa menjadi pembawa fortifikan vitamin A, untuk mengatasi masalah kurang gizi di Indonesia.

Isu tak sedap tentang label “palm oil free” pada produk pangan, kata Penny, sebenarnya bukan hal baru. Kampanye hitam tentang minyak sawit terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak suka industri minyak sawit sejumlah negara, termasuk di Indonesia berkembang pesat.

“Bahkan pada pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan Barang (TBT) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss pada 2018 lalu, kami sudah minta agar praktik pelabelan “palm oil free” dihentikan,” ucap Penny.

BPOM, lanjut Penny, secara tegas juga tidak menyetujui pendaftaran produk yang mencantumkan klaim bebas sawit. Bahkan peraturan soal label itu sudah masuk dalam peraturan BPOM No 31 Tahun 2018.

“Karena itu, jika ada produk import yang mencantumkan label “palm oil free” itu adalah produk ilegal. Artinya, produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM. Produk itu masuk ke Indonesia melalui pasar gelap. Jika ditemukan, produk tersebut akan dimusnahkan,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan Deputi Koordibasi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK Agus Suprapto. Pemerintah akan berupaya keras memberi perlindungan atas kampanye hitam yang telah dilancarkan lewat label “palm oil free”, yang akan berdampak pada penurunan daya saing industri sawit di Indonesia.

Seperti dikemukakan Sekjen Gapki, Agam Fatchurohman, pertumbuhan minyak sawit Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk crude palm oil (CPO) maupun produk turunannya untuk industri kimia dan pangan seperti minyak goreng, margarin, mayones, sabun, pasta gigi, bahan baku baju hingga kertas koran.

Prospek industri sawit, lanjut Agam, juga semakin cerah baik di dalam maupun luar negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut total volume ekspor minyak sawit mencapai 22,22 juta ton dengan total nilai 17,14 miliar dolar. Pada 2017, jumlahnya mencapai 29,07 juta ton dengan total nilai 20,72 miliar dolar.

“Data Oil World juga menunjukkan trend penggunaan komoditi berbasis minyak sawit di pasar global yang terus meningkat, mengalahkan komoditas minyak dari tumbuhan lainnya seperti minyak gandum, minyak jagung dan minyak kelapa,” katanya. (Tri Wahyuni)