BPPT Rekomendasikan Tiga Bidang Inovasi Teknologi untuk Industri Nasional

0
Kepala BPPT Unggul Priyanto (Foto: suarakarya.co.id/Indra DH)

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merekomendasikan inovasi teknologi untuk tiga bidang yang menjadi forkus Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2018. Ketiga bidang itu dinilai sebagai tonggak untuk kokohnya teknologi nasional dan kemandirian bangsa.

Rekomendasi tersebut, adalah jaminan keberlangsungan industri pertahanan, pemutakhiran data bencana dan sistem peringatan dini dibidang kebencanaan, dan upaya mengatasi bahan baku impor dibidang teknologi material untuk industri nasional. BPPT juga menyerahkan desain standardisasi kapal cepat rudal (KCR) kepada Kementerian Pertananan.

Kepala BPPT Unggul Priyanto, menekankan pentingnya rekomendasi teknologi ini untuk menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam pembangunan bangsa di era Industri 4.0.

“Kami harap bahwa rekomendasi yang dihasilkan KTN tidak berhenti di kongres ini berakhir, tetapi tetap bergulir dan menjadi pijakan pengambilan keputusan di kemudian hari. Kiranya upaya ini dapat menjadi tonggak dalam perjuangan menuju kemandirian teknologi guna mencapai kemandirian bangsa,” kata Unggul Priyanto pada penutupan KTN nasional di Jakarta, Rabu (19/7/18).

Unggul menambahkan, rekomendasi teknologi ini ditujukan untuk memperkuat peran dan eksistensi teknologi dalam mendukung pengembangan industri nasional, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.

“Di bidang teknologi industri hankam (pertahanan keamanan) juga telah dilaksanakan penyerahan desain standar Kapal Cepat Rudal (KCR) kepada Kementerian Pertahanan. Diharapkan setelah diserahkan, Desain Standar KCR dimanfaatkan TNI AL dalam membangun armada KCR sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan KCR agar lebih efisien dan efektif oleh galangan kapal nasional di Indonesia,” jelas Unggul.

Dibidang industri hankam ini, ujarnya BPPT meekomendasikan perlu adanya jaminan keberlangsungan program produksi industri pertahanan sehingga memberikan manfaat yang memadai dibandingkan dengan nilai investasi. Arah kebijakannya, untuk penguatan kedaualan NKRI pada 100

tahun kemerdekaan dan wacana konsorsium pengembangan teknologi industri pertahanan. “Teknologi keamanan harus mampu beradaptasi dengan tantangan keamanan masa depan, antara lain dengan pemanfaatan wahana tak berawak (drone),

antisipasi terhadap ancaman cyber, dan pemanfaatan digital security system untuk pemantauan keamanan,” ujarnya.

Sementara dalam bidang kebencanaan, BPPT merekomendasikan perlu dilaksanakan penguatan teknologi untuk pemutakhiran data potensi ancaman multi-bencana. Selain itu juga perlunya penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi multi-bencana yang akurat secara teknologi dan mudah dipahami oleh komunitas yang berkaitan langsung dengan bencana, serta peningkatan teknologi informasi melalui penerapan era industri komunikasi 4.0 dan pengkajian teknologi 5.0

“Pembangunan sistem monitoring potensi bencana secara nasional dengan resolusi tinggi perlu dibangun melalui peningkatan kerapatan sensor dan kualitas jaringan, sehingga potensi bencana dapat terpetakan dan terukur dengan akurat. Teknologi dan metode teknik prediksi bencana geologi, terutama yang sulit diprediksi (fast-onset) perlu dikembangkan bersama. Dalam KTN 2018 ini bidang teknologi kebencanaan juga meluncurkan buku outlook teknologi kebencanaan yang juga disaksikan oleh Kepala BNPB,” jelasnya.

Terkait bidang Teknologi Material, jelas Unggul, kongres melakukan pembahasan untuk substitusi impor bahan baku industri dan komponen. Secara konsep, pengembangan teknologi material untuk mendukung industri nasional perlu didasarkan pada alasan-alasan permasalahan di industri, di antaranya seperti ketergantungan impor bahan baku industri dan komponen, minimnya kemampuan pengelolaan suber daya alam (SDA) dan lemahnya inovasi teknologi material.

Penyerahan Dokumen

Penyerahan Desain KCR pada acara KTN 2018 di Jakarta, Kepala BPPT Unggul Priyanto menyerahkan dokumen rekomendasi desain untuk standardisasi Kapal Cepat Rudal 60 meter (KCR-60) kepada Kementerian Pertahanan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (selalku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan/KKIP) Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja.

Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa  (TIRBR) BPPT, sebagai ketua sidang KTN bidang Teknologi Hankam Wahyu Widodo Pandoe mengatakan, TNI AL membutuhkan kapal kombatan untuk mendukung tugas operasional.

 “Salah satu jenis kapal kombatan yang dibutuhkan adalah Kapal Cepat Rudal 60 meter yang  sesuai dengan kebutuhan operasi dan spesifikasi teknik. BPPT melalui hasil kajian review design mengembangkan dan menyusun desain standar KCR-60 yang mengacu pada operational requirement, spesifikasi teknis  TNI AL serta aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga memiliki performa kapal yang lebih baik,” ujar Pandoe.

Desain standar ini lanjutnya, merupakan upaya mendukung TNI AL dalam mewujudkan penyeragaman (commonality) produk Alpalhankam beserta komponennya, sehingga industri nasional mampu memiliki daya saing.

“Diharapkan desain standar ini dimanfaatkan oleh TNI AL sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan KCR-60 agar lebih efisien dan efektif oleh galangan kapal nasional di Indonesia,” jelas dia.

Perlu diketahui, Desain KCR-60 dikembangkan BPPT berdasarkan hasil review design terhadap 3 unit KCR batch 1 yang dibangun oleh PT PAL. Desain ini diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan operasional dan spesifikasi teknik dari TNI AL, terutama untuk memenuhi kecepatan maksimum 28 knot dengan menggunakan mesin penggerak utama dengan daya yang lebih besar dan desain baling-baling yang sesuai.

Sebagai konsekuensi dari bertambah besarnya mesin penggerak utama tersebut, maka dilakukan optimalisasi pengaturan tata letak (general arrangement) dari pembagian kompartemen, ruang mesin, ruang akomodasi, tangki bahan bakar, tangki-tangki lainnya, dan sebagainya. Selain itu, desain pengembangan ini telah mendapat persetujuan (approval) dari klasifikasi kapal Lloyd’s Register (LR). Sehingga dari desain pengembangan ini diharapkan performa kapal lebih baik. (Indra DH)