Suara Karya

Buwas Murka, BPNT Jadi Bancakan Mafia Pangan

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) terlihat murka mengetahui adanya temuan dari Satgas Pangan yang menyebutkan adanya oknum rekanan Bulog yang menyalahgunakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mengeruk keuntungan dengan cara curang.

Di depan wartawan dalam keterangan persnya di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (23/9/2019) Buwas mengungkapkan temuan itu dengan nada berapi-api. “Saya sudah minta kepada Satgas Pangan, untuk menangkap oknum-oknum itu sampai ke akar yang paling besar,” kata Buwas.

Menurut Bulog, permainan yang dilakukan mafia pangan itu sangat masiv dan terstruktur, mulai dari pemalsuan merek kemasan, pembohongan kualitas beras, hingga pengurangan takaran berat yang berbeda antara isi dan kemasan.

“Mereka tidak punya hati. Masa untuk rakyat miskin saja masih harus dicurangi. Karena saya bukan lagi polisi, maka proses hukum kami serahkan kepada Satgas Pangan,” kata mantan kepala Kabareskrim ini.

Dikatakan Buwas, dari hasil rapat dengan Satgas Pangan, kasus penyimpangan BPNT ini menjadi masalah besar, karena ada ajang permainan yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Karena mensinyalir ada penyimpangan dalam penyaluran BPNT, Buwas menegaskan, pihaknya berusaha menertibkan. Namun diakui dirinya mendapat perlawanan dari kelompok yang sudah nyaman dengan program bernilaian triliunan rupiah itu.

Karena itu Buwas menegaskan, Satgas Pangan dalam waktu dekat akan membuktikan permainan oknum-oknum yang bermain dalam BPNT tersebut. Ada beberapa modus yang ditemukan tim Bulog terhadap penyimpangan penyaluran BPNT.

Pertama, hasil sampel ditemukan masyarakat tidak mampu penerima program BPNT membeli dengan harga beras premium. Padahal ternyata beras tersebut sebenarnya kualitas medium. Artinya penerima membeli dengan harga lebih mahal. “Kita hitung margin keuntungan penyalur BPNT mencapai Rp 29 ribu untuk tiap penerima,” ungkapnya.

Kedua, volume beras yang seharusnya 10 kg/sak, ternyata tidak sesuai jumlahnya. Ada yang hanya 7-8 kg. Akibatnya, penerima sangat dirugikan, karena membayar lebih mahal dari volume yang didapatkan. “Penerima sangat dirugikan karena hanya menerima 2/3 saja, bahkan kualitasnya jelek,” katanya

Ketiga, beras tersebut dijual dengan merk tertentu yang sudah dikenal di masyarakat. Bahkan ada juga yang dikemas dengan merk Bulog. Ada juga beras yang tanpa label, sehingga beras tersebut sulit dipertanggungjawabkan, termasuk kualitasnya. “Saya cek ternyata karung beras bermerk palsu itu dijual dengan cara online,” ujarnya.

Keempat, berdirinya e-warung yang tidak jelas kredibilitasnya. Misalnya, hanya ada saat penyaluran BPNT. Bahkan ditemukan tempat tambal ban yang berubah fungsi menjadi penyaluran BPNT. “Kami menemukan ada 300 lebih e-warung yang tidak jelas. Ini akan kita serahkan ke Satgas Pangan untuk mengungkapnya,” kata Buwas.

Kelima, penerima BPNT dipaksa membeli paketsembako yang ditawarkan oknum-oknum tersebut, padahal kebutuhannya yang lain. Modus ini dilakukan agar barang dagangan di e-warung cepat laku.

“Oknum-oknum itu kita akan buktikan secara lengkap. Bagaimana prosesnya akan ditelusuri. Tidak hanya  Satgas Pangan, tapi juga oleh Bareskrim. Kita berharap dalam waktu dekat terungkap, karena saya sendiri langsung turun ke lapangan,” tegasnya. (Andara Yuni)

Related posts