Capai Kedaulatan Pangan & Energi, Industri Sawit Harus Didukung Penelitian

0

JAKARTA (Suara Karya): Sektor strategis kelapa sawit harus didukung beragam penelitian dan pengembangan, agar tercipta perkebunan kelapa sawit yang berdaya saing tinggi, menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya.

“Pengembangan industri kelapa sawit menjadi penting, karena tak hanya menjamin Indonesia mencapai kedaulatan pangan, tetapi juga energi,” Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2021 di Jakarta, Rabu (17/11/21).

Hal itu dibuktikan Airlangga, dimana saat melemahnya pasar ekspor, program mandatori biodiesel berhasil mendorong stabilitas harga minyak sawit di pasar dunia.

“Selama ini kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan pemerintah sebagai sumber devisa negara non migas, penciptaan lapangan kerja, serta bahan baku berbagai industri pengolahan di Indonesia,” ujarnya.

Dalam mendukung industri pengolahan di Indonesia, kelapa sawit merupakan tumbuhan industri yang sangat penting sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, minyak alkohol, margarine, lilin, sabun, industri kosmetika, industri farmasi, bahkan menjadi bahan bakar (biodiesel).

Sisa pengolahan kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan menjadi kompos, campuran pakan ternak, biogas, dan lain sebagainya. “Indonesia memiliki potensi sebagai ‘price maker’ dalam industri sawit, mengingat Indonesia adalah produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar,” ucapnya.

Ia menuturkan, dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai upaya bersama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pihak di industri kelapa sawit untuk menyelamatkan industri tersebut dari keterpurukan harga jual minyak sawit pada 2015.

“Salah satu program strategis BPDPKS adalah penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Upaya itu harus dilakukan mulai dari sektor hulu, sehingga diperoleh nilai tambah produk hilir sawit yang berdaya saing tinggi,” katanya.

Karena itu, Airlangga meminta pada BPDPKS agar program riset harus lebih diarahkan, agar hasilnya dapat langsung dirasakan oleh industri sawit, pekebun rakyat dan masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito dalam kesempatan yang sama menyatakan, BRIN siap menjadi jembatan untuk mencegah hasil riset berhenti di “lembah kematian” tanpa ujung komersialisasi.

“BRIN mendukung dan mengawal pengembangan teknologi dan inovasi mulai dari riset dasar, memastikan konsep sesuai dengan prosedur, dan teknologi dan inovasi berkembang hingga menjadi produk komersial,” ujarnya.

BRIN membuka infrastruktur atau fasilitas riset yang dimiliki sebagai platform terbuka untuk kolaborasi dalam negeri dan internasional untuk mendukung penciptaan teknologi dan inovasi.

“Industri bisa memanfaatkan hibah uji klinis atau uji fungsi yang difasilitasi BRIN, sehingga proses penciptaan prototipe dapat diselesaikan dengan baik,” katanya.

Industri atau pelaku usaha juga tidak perlu membangun fasilitas riset mereka sendiri, karena bisa menggunakan fasilitas riset di BRIN, bersamaan dengan menggunakan sumber daya periset di BRIN untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi industri.
​​​​​​
“Dalam meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi, salah satu strategi yang dilakukan adalah penguatan kerja sama triple helix antara pemerintah, industri dan akademisi,” ujar Mego.

Lewat riset dan inovasi yang maju, ia berharap daya saing bangsa Indonesia semakin meningkat dan kemandirian nasional terwujud. Dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi meningkat dengan basis inovasi.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam sambutannya menyebut ada 13 peneliti yang akan
memaparkan hasil penelitian dan pengembangan terkait kelapa sawit dalam webinar yang berlangsung selama dua hari (17-18 November 2021).

Riset itu mencakup sejumlah bidang, antara lain budidaya/lahan/tanah,
biomaterial, bioenergi, pangan/kesehatan, lingkungan, pengolahan limbah, dan sosial ekonomi/manajemen/ICT.

“Penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi industri sawit dari hulu hingga hilir. Hasilnya akan menjadi bahan kebijakan untuk melawan kampanye hitam terhadap sawit berdasarkan data dan fakta yang objektif,” ujar Eddy.

Sejak berdiri pada 2015 hingga saat ini, BPDPKS telah melaksanakan pendanaan program penelitian dan pengembangan bekerja sama 69 lembaga litbang, baik dari intansi pemerintah, perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi, 840 peneliti senior, serta 346 Mahasiswa.

“Dari program itu telah dilakukan 232 kontrak kegiatan penelitian dan pengembangan sawit. Hasilnya berupa 201 publikasi ilmiah nasional dan internasional, 42 paten terdaftar dan penerbitan 6 buku,” ujarnya. (Tri Wahyuni)