JAKARTA (Suara Karya): Jelang Peringatan Hari Guru Nasional, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kinerja 2 tahun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim.
Untuk itu, FSGI menggelar survey pada 7 indikator kinerja pendidikan kepada 777 guru responden. “Hasilnya, sungguh diluar dugaan, karena 80 persen responden menilai baik atas kinerja Mas Menteri Nadiem,” kata Wakil Sekjen FSGI, Mansur dalam siaran pers, Rabu (24/11/21).
Mansur memaparkan hasil survey, yaitu 74,9 persen responden menilai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berjalan dengan baik. Sebanyak 74,3 persen responden berpendapat bantuan kuota data untuk satuan pendidikan juga berjalan dengan baik.
Terkait Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), lanjut Mansur, lebih dari 80,2 persen guru menyatakan berjalan dengan baik. Sedangkan Program Guru Penggerak (PGP) dinilai baik 82,5 persen responden.
Untuk Progran Sekolah Penggerak (PSP) dirasakan baik 79,4 persen responden, dan 73,6 persen responden menilai Program Organisasi Penggerak (POP) juga baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
Soal proses rekrutmen PPPK Guru Honorer, sebanyak 80,8 persen responden menilai hal itu berhasil membantu penyelesaian masalah guru honor.
“Sekitar 10-20 persen responden menilai semua kebijakan dan program Mendikbudristek Nadiem dalam kategori cukup,” katanya.
Menurut Sekjen FSGI Heru Purnomo, hal itu bisa difahami karena sebagian besar program Kemdikbudristek diberlakukan secara selektif. Artinya masih ada komponen guru yang tidak merasa manfaat dari program-program yang diluncurkan Kemdikbudristek.
“PGP, PSP dan POP diberikan melalui seleksi yang cukup ketat, sedangkan PPPK masih terbatas pada guru honorer yang tercantum dalam Dapodik,” tutur Heru.
Ada kelompok guru yang menilai kurang atas kebijakan Nadiem, meski angkanya dibawah 10 persen, namun hal itu tidak bisa diabaikan begitu saja.
Khususnya bantuan kuota belajar, ada 10,4 persen guru menilai kurang. Artinya, proses penyaluran ada yang tidak tepat sasaran. “Penilaian kurang ini hendaknya jadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan ke depan,” tuturnya.
FSGI mengusulkan 7 rekomendasi kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Pertama, kualitas PJJ harus terus ditingkatkan, mengingat masih ada lebih dari 50 persen responden yang menyatakan PJJ belum lancar. PJJ juga diperlukan setelah pandemi, untuk ragam pembelajaran.
Kedua, bantuan kuota belajar sebaiknya tetap diberikan dengan perbaikan pada proses penyalurannya. Ketiga, ANBK harus dilanjutkan setelah perbaikan pada pemanfaatan hasil UNBK.
Keempat, Program Guru Penggerak (PGP) dapat dilanjutkan dengan perbaikan pada proses rekrutmen yang tak mementingkan jumlah/kuantitas. Kelima,
Program Sekolah Penggerak (PSP) harus diperbanyak, karena dirasakan memberi menfaat bagi sekolah
Ketujuh, Program Organisasi Penggerak (POP) harus dievaluasi karena masih banyak guru yang tak merasakan dampaknya. Kedelapan, model rekrutmen PPPK guru harus dievaluasi terkait pola pemberian nilai afirmasi. (Tri Wahyuni)
