Cegah Covid-19, ILUNI UI Usulkan KPU Pakai e-Voting untuk Pilkada

0

JAKARTA (Suara Karya): Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi. Salah satunya sistem e-voting untuk mencegah penularan corona virus disease (covid-19).

Rekomendasi itu disampaikan Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahadian saat audensi dengan Ketua KPU RI, Arief Budiman di Gedung KPU Jakarta, Kamis (19/11/20).

Andre menilai, penerapan e-voting pada Pilkada di masa pandemi sangat penting, karena hal itu dapat meminimalisir terjadinya kerumunan massa saat pemilihan berlangsung. Dengan demikian, kekhawatiran para pihak adanya lonjakan kasus covid-19 pascapilkada akan terbantahkan.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya mendorong penggunaan teknologi di KPU. Namun, ada 3 kendala yang dihadapi KPU yakni regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM).

“Saat ini, teknologi yang dipakai dalam pemilu baru pada penggunaan e-rekapitulasi. Hal itu terlihat pada Sistem Informasi Perhitungan atau Situng pada 2019. Hanya saja Situng belum menjadi basis penetapan resmi hasil pemilu,” ujarnya.

Selain itu, menurut Arief Budiman, Indonesia untuk saat ini sebaiknya tetap melaksanakan pemilihan langsung. Arif menilai, pemilu langsung lebih transparan. Apalagi banyak masalah ditemukan dalam proses e-voting di negara-negara lain.

“Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara pemilu paling transparan di dunia. Setelah vote secara manual, perhitungannya juga terbuka. Nah, apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan kultur penerimaan publik dari manual ke teknologi informasi,” kata Arief mempertanyakan.

Ditambahkan, KPU telah mengajukan rencana e-rekapitulasi kepada DPR RI. Namun, saat ini e-rekapitulasi masih dimanfaatkan sebatas data publik saja.

“Regulasi penggunaan e-rekapitulasi sebagai basis dari hasil resmi pemilihan sudah diminta untuk dibuat ke DPR, tetapi hingga kini masih belum disetujui,” ucap Arief menandaskan.

Pada kesempatan yang sama Andre juga mengusulkan KPU untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) khusus mengatur diskualifikasi bagi pasangan calon peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

“KPU juga perlu menekankan standar program paslon yang mengedepankan kampanye program, serta visi yang besar terkait pencegahan penularan covid-19. Selain itu, angka partisipasi publik yang tinggi serta pilkada aman dalam berbagai tahapan diharapkan menjadi indikator kesuksesan pilkada,” kata Andre Rahardian. (Tri Wahyuni)