Cegah Kecurangan, BPJS Terus Kembangkan ‘Mesin’ Pendeteksi Fraud

0
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Berbagai upaya dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud). Salah satunya pengembangan sistem teknologi informasi (TI) yang diharapkan dapat menjadi mesin pendeteksi fraud.

“Untuk mendukung upaya itu, kami juga membentuk Unit Kerja Bidang Manajemen Utilisasi dan Anti Fraud dan Tim Pencegahan Kecurangan yang tersebar di seluruh cabang,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam webinar yang digelar daring, Kamis (18/6/20).

Narasumber lain dalam webinar itu anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Iene Muliati, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kalsum Komaryani dan pakar jaminan kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Budi Hidayat.

Ditambahkan, upaya pencegahan fraud tak cukup dikembangkan dari dalam, tetapi juga harus dari luar. Karena itu, pihakya juga mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan untuk membentuk tim pencegahan kecurangan di tempat kerjanya masing-masing.

“Dan yang tak kalah penting adalah peran serta masyarakat. Segera laporkan jika menemukan temuan di lapangan yang terindikasi adanya praktik kecurangan dalam pelaksanaan JKN-KIS,” kata Fachmi menegaskan.

Dijelaskan, tata kelola dalam ekosistem JKN mencakup tiga hal besar, yakni pelayanan, keuangan dan pemerintah. Di sisi pelayanan, ada fasilitas kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi profesi.

Sementara di sisi keuangan, disebutkan, mitra perbankan, Payment Point Online Banking (PPOB) dan lembaga keuangan lainnya. Di sisi pemerintah, ada sejumlah kementerian/lembaga dan instansi yang memiliki andil besar dalam pelaksanaan JKN-KIS.

Kinerja BPJS Kesehatan dalam memberi pelayanan ke masyarakat juga diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga sejenis lainnya.

“Sistem yang dikembangkan BPJS Kesehatan terintegrasi satu sama lain mulai dari kepesertaan, pelayanan hingga pembayaran klaim. Prosesnya berkaitan satu sama lain dan melibatkan banyak stakeholder. Semua data yang dihimpun itu menghasilkan sebuah big data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

“Ekosistem Program JKN-KIS yang sehat akan tercipta bila peran serta tugas pokok dan fungsi stakeholder sesuai regulasi, ada komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder,” ucapnya.

Ditegaskan, tata kelola yang baik berhasil membawa BPJS Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2019. BPJS Kesehatan juga meraih predikat sangat baik melalui assesment Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2018.

“BPJS Kesehatan menjadi salah satu dari 50 instansi paling patuh 100 persen dalam hal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2020,” kata Fachmi menandaskan. (Tri Wahyuni)