JAKARTA (Suara Karya): Sekolah diminta belanja barang dan jasa lewat platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Upaya itu untuk mempermudah sekolah dalam pengadaan barang dan jasa, yang bersumber dari dana bantuan pemerintah. Selain mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Transformasi SIPLah merupakan Program Merdeka Belajar Episode ke-12, yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Peluncuran dilakukan secara daring, Kamis (26/8/21).
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Arus Gunawan.
Nadiem menambahkan, sekolah dapat menggunakan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk pemenuhan daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri.
Pada 2021, anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk dana BOS mencapai Rp53,4 triliun. Dana tersebut disalurkan ke 216 ribu sekolah guna membantu memenuhi kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun pada 2019 menjadi Rp53,4 triliun pada 2021.
“Pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena banyak tantangan dihadapi kepala sekolah, yang sering jadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu untuk memaksakan pembelian barang dan jasa, yang pada akhirnya menyalahi aturan,” tuturnya.
Menurut Nadiem, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penggunaan dana BOS hingga kini masih terjadi. Karena itu, dibutuhkan teknologi untuk transparansi penggunaan dana BOS.
“Pembelanjaan secara manual rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, kita dorong transaksi secara elektronik melalui SIPLah, agar tercatat dan terpantau secara mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” kata mantan Bos Gojek tersebut.
Ia menyebut, SIPLah sebenarnya telah dikembangkan sejak 2019 lalu. Platform tersebut ditingkatkan kapasitasnya agar bisa melayani jutaan transaksi setiap harinya secara optimal. Ada 1.073.897 transaksi bernilai total Rp12,6 trikiun dilakukan melalui SIPLah.
“Saar ini tercatat ada 26.025 penyedia barang dan jasa yang bertransaksi melalui SIPLah. Berkat teknologi itu, Kemdikbudristek meraih 2 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Alur pembelanjaan pada SIPLah menjamin proses transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tak ada lagi intimidasi terhadap kepala sekolah,” kata Nadiem.
Ditambahkan, SIPLah merupakan contoh dari tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
“Dan yang tak kalah penting adalah efisiensi anggaran. Mengingat harga yang ditawarkan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia barang/jasa lebih banyak atau beragam, serta terbuka bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah,” tuturnya.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memberi apresiasi kepada Kemdikbudristek atas pengembangan SIPLah. Karena platform tersebut menjadi mendukung peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan.
“SIPLah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, adil, terbuka dan akuntabel,” ucap Roni menandaskan.
Mendikbudristek menjelaskan, tampilan SIPLah kini memiliki lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang lebih lengkap karena bisa melalukan pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.
Sebelumnya, lanjut Nadiem, sekolah tidak dapat memantau status pesanan. Kepala sekolah mengeluh proses yang memakan waktu lama, sehingga mereka menunggu dengan cemas.
“Kini sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi, sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi,” ujarnya.
Tak hanya itu, sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena mitra penyedia telah bekerja sama dengan jasa pengiriman, jadi diketahui durasi pengirimannya masing-masing.
Sekolah juga dapat membatalkan transaksi selama penyedia belum konfirmasi. Selain itu, sekolah bisa mengajukan aduan sebelum uang disalurkan ke penyedia, jika menemukan masalah dengan barang dan jasa yang diterima. “Kemdikbudristek juga dapat mengawasi transaksi yang terkendala sehingga dapat diselesaikan bersama,” ucapnya.
Di sisi penyedia juga akan lebih nyaman berjualan, karena proses pendaftaran dan pembayaran lebih cepat. Verifikasi pendaftaran penyedia hanya butuh waktu 1×24 jam setelah registrasi, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran diteruskan ke penyedia 1×24 jam setelah sekolah membayar.
Untuk periode 2021-2023 tercatat, dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ke SIPLah, ada 18 mitra pasar terpilih yang lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka. Para mitra itu adalah blibli.com, BizOne, INNOLAKU, bukapengadaan, eureka!, Tiga Serangkai (TS), temprina, Mitra Edukasi Nusantara, Intan Pariwara, klikMRO.com, TOKO LADANG, ada semua, MASMEDIA, AIRMAS GROUP, Telkom Indonesia, belanja24, DATASCRIP OnLine.dan pesona edu.
Kepada kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia, Mendikbudristek mengimbau untuk belanja melalui SIPLah. Caranya, kunjungi laman https://siplah.kemdikbud.go.id, lalu pilih mitra pasar yang ingin dikunjungi. Masukkan ID Dapodik, maka sekolah siap berbelanja.
Kepada para penyedia barang dan jasa, terutama UMKM di sekitar lokasi sekolah, Nadiem meminta agar segera mendaftar di SIPLah, supaya mereka berjualan ke ratusan ribu sekolah di Indonesia. Caranya, mendaftar ke https://siplah.kemdikbud.go.id; lalu pilih satu/lebih mitra pasar, tekan tombol ‘Daftar’.
Syarat menjadi penyedia adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyedia (NIK), dan deskripsi barang/jasa. Kemudian lakukan verifikasi data melalui surat elektronik (email), maka penyedia baru dapat login dan siap berjualan.
Hal senada dikemukakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki. Pihaknya akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM.
“Sinergitas antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal diharapkan meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” ucap Teten.
Apresiasi terhadap transformasi aplikasi SIPLah juga datang dari Kementerian Perindustrian. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Arus Gunawan mengatakan, partisipasi aktif industri dalam negeri melalui aplikasi SIPLah menjadi peluang untuk mendapat kepastian pemasaran produk secara nasional, terutama di era digital saat ini.
“Keberadaan SIPLah memperluas pilihan komoditas barang/jasa produksi dalam negeri sesuai kebutuhan satuan pendidikan dalam ekosistem pasar logistik pendidikan,” kata Arus Gunawan menandaskan. (Tri Wahyuni)
