JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan lembaga Pembangunan (BPKP) serta lembaga terkait lainnya melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin covid-19.
“Upaya itu untuk memastikan tak ada penyimpangan dalam sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan jenis vaksin yang didistribusikan,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers, Selasa (10/8/21).
Dijelaskan, pelaksanaan audit untuk tingkat pusat akan dibantu BPKP. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu Kemendagri dan TNI/Polri agar bisa dimonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaannya, dan sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota.
“Jika ada hal yang perlu tindaklanjuti, kita bisa dilakukan segera,” tuturnya.
Guna mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kemkes mengembangkan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). SMILE adalah platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanan mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.
“Platform tersebut memastikan data yang ada di pusat dan daerah itu sama. Hal itu sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin covid-19,” ucapnya.
Menkes ingin pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya masing-masing.
Sehingga data itu bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah. Kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan,” ucapnya menegaskan.
Karena, lanjut Menkes, akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi. Dengan demikian, provinsi tersebut tidak akan dikirim hingga stok habis terlebih dahulu. Karena itu, kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar hasilnya sesuai dengan di lapangan.
Menkes berharap, ketersediaan vaksin covid-19 yang aman, distribusi yang lancar serta kolaborasi erat dari Pemda, Dinkes dan TNI/Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19. Sehingga target harian vaksinasi bisa ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.
“Pemerintah telah mengamankan stok vaksin covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta penduduk. Vaksin akan datang secara bertahap,” katanya.
Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, stok vaksin diprioritaskan untuk daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. Hal itu mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat covid-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di rumah sakit pun semakin berkurang.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin itu nantinya didistribusikan ke provinsi, lalu diteruskan ke kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota yang bisa melihat kuota vaksin mereka masing-masing,” ujarnya.
Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan/hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta/hari, Polri 600 ribu/hari, TNI 500 ribu/hari dan 2,5 juta/hari oleh BKKBN.
Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk stok pusat.
“Diharapkan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan, bisa menghubungi BKKBN di daerah tersebut. Koordinasi itu penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” kata Menkes menandaskan. (Tri Wahyuni)
