JAKARTA (Suara Karya): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Tanoto Foundation (TF) menggelar pelatihan bagi Tim Pendamping Keluarga di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Pelatihan itu dilakukan untuk menekan angka stunting di NTT. Karena stunting hingga kini masih menjadi kendala dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” kata Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru disela kegiatan, Kamis (24/3/22).
Pelatihan bertajuk Konseling Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak (PMBA) itu berlangsung selama tiga hari, pada 24-26 Maret 2022. Kegiatan tersebut diikuti 15 orang bidan anggota TPK Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Kecamatan Mollo Utara, Mollo Selatan dan Kota Soe.
Marianus mengutip data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen atau 5,33 juta balita.
“Meski penurunan terus terjadi dalam beberapa tahun ini, tetap butuh kerja keras semua pihak. Karena Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024,” tuturnya.
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 yang menunjuk BKKBN sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting, berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan. Salah satunya membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Ini merupakan langkah preventif dan promotif dalam mengatasi permasalahan stunting pada keluarga berisiko stunting,” ucapnya.
Disebutkan, saat ini ada 200,000 TPK atau 600,000 orang anggota TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB melalukan pendampingan, sekaligus mengedukasi keluarga berisiko stunting tersebut.
“Kami memberi apresiasi kepada Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen bidang pendidikan yang didirikan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto, atas komitmennya dalam mendukung pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting,” katanya.
Ditambahkan, sejak 2021, BKKBN dan Tanoto Foundation bekerja sama dalam mengembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Selain serangkaian webinar di tingkat nasional, kerja sama itu juga dalam penyusunan modul pencegahan stunting untuk kelas Bina Keluarga Balita (BKB).
“Tahun ini, kerja sama difokuskan pada peningkatan kapasitas TPK di Kabupaten Timor Tengah Selatan,” ujarnya.
Para bidan yang telah selesai pelatihan terakreditasi Kementerian Kesehatan itu akan menyosialisasikan pengetahuan seputar stunting ke 30 anggota TPK non tenaga kesehatan di kelompoknya. Pelatihan tersebut membantu 45 orang anggota TPK yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting di wilayahnya.
Marianus mengemukakan, NTT memiliki 15 kabupaten dengan prevalensi stunting yang masih di atas 30 persen. Salah satunya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelatihan Konseling PMBA kepada 15 bidan anggota TPK yang dilakukan atas dukungan Tanoto Foundation itu, dapat menjadi model peningkatan kapasitas TPK yang mendorong mekanisme pengimbasan pengetahuan di masing-masing tim.
Sementara itu, Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation, Eddy Henry mengungkapkan, TPK yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting merupakan kunci percepatan penurunan stunting. Namun, upaya itu perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan monitoring yang baik.
Bertepatan dengan pelaksanaan PMBA, pada Rabu (23/3/22), Presiden Jokowi berkunjung ke NTT dan melakukan peninjauan langsung upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Kunjungan itu untuk melihat secara langsung, sehingga mendapat gambaran secara komprehensif tentang penanganan stunting di Provinsi NTT, termasuk kebijakan yang dilakukan, anggaran dalam APBN dan APBD untuk penanganan stunting, dan kendala serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebut Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam 10 daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi, sebesar 48.3 persen. Dari 22 Kabupaten/ Kota yang ada di NTT, 21 masih mempunyai angka prevalensi stunting di atas angka rata-rata nasional.
Hasil pelatihan TPK di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan diterapkan juga oleh Kabupaten/Kota di NTT lainnya. Sehingga terjadi penurunan angka stunting di NTT dan di Indonesia. (Tri Wahyuni)
