Cegah Stunting, Dokter Keluarga Diminta Ikut Sosialisasi ke Calon Pengantin

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy minta dokter keluarga ikut aktif menyosialisasi masalah stunting kepada calon pengantin. Upaya itu, diharapkan mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

“Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting sebesar 10,4 persen dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024,” kata Muhadjir dalam webinar yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bertema ‘Peran Dokter Keluarga Indonesia dalam Konvergensi PASTI (Penurunan Angka Stunting di Indonesia)’, Sabtu (5/3/22).

Ditambahkan, penurunan stunting merupakan salah satu program pembangunan manusia di sektor paling hulu. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus berupaya semaksimal mungkin menjalankan peran demi mencapai target 14 persen pada 2024.

“Dokter keluarga bisa ambil peranan dalam menurunkan angka stunting. Masalah stunting bisa dimasukkan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bagi para calon pengantin,” ujar Muhadjir.

Menurutnya, persoalan stunting terbilang kompleks, sehingga butuh banyak perhatian. Pera dokter keluarga diharapkan tak hanya fokus pada penanganan stunting, tapi juga sampai persiapan perkawinan itu.

Muhadjir menyatakan, pemerintah kini tengah merancang program sertifikasi pranikah. Seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan program tersebut.

“Pendampingan yang dilakukan dokter keluarga akan memperkuat upaya kita dalam intervensi untuk penurunan stunting,” ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana diketahui, Presiden telah menginstruksikan penurunan stunting sekitar 3-3,5 persen dalam satu tahun. Sementara data menunjukkan, penurunan prevalensi stunting belum terlalu signifikan sejak 2013 yaitu 37,2 persen, 2018 (30,8 persen), 2019 (27,7 persen), 2020 (26,9 persen), dan 2021 (24,4 persen).

Muhadjir menekankan, penurunan stunting merupakan persoalan nasional yang sangat mendesak dan penting diselesaikan untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Generasi yang lebih berkualitas, lebih cerdas, dan lebih sehat dibanding generasi sebelumnya.

“Untuk mencapai target itu dibutuhkan effort yang jauh lebih keras. Termasuk dokter keluarga yang harus memiliki terobosan yang inovatif, sehingga target 14 peraen RPJMN serta instruksi presiden dapat terpenuhi,” katanya.

Guna pendampingan di desa, menurut Muhadjir, dokter keluarga dapat melakukan pendekatan kearifan lokal. Misalkan, pemberian pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya mengonsumsi ikan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi NTT merupakan provinsi yang memiliki prevalensi angka stunting tertinggi secara nasional yaitu 37,8 persen. Padahal, ironis, daerah tersebut merupakan daerah pesisir yang dikelilingi laut dengan hasil tangkap ikan yang sangat besar yang mestinya dapat dikonsumsi sehari-hari.

Bukan hanya NTT, beberapa daerah juga diketahui masih memiliki angka stunting yang tinggi atau berada di atas angka rata-rata nasional. Yaitu, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat 31,4 persen, dan Sulawesi Tenggara 30,2 persen.

“Inilah pentingnya kita menyinkronkan program stunting dengan budaya setempat. Saya harap kita bisa menyiapkan kualitas kehidupan keluarga menjadi lebih baik dan memperkuat intervensi penurunan stunting,” kata Menko PMK menandaskan. (Tri Wahyuni)