Daerah Terdampak Gempa Bantul Diminta Tetapkan Status Tanggap Darurat

0

JAKARTA (Suara Karya): Gempa bumi dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (30/6/23) pada pukul 19.57 WIB.

Kedalaman gempa mencapai 25 km. Getarannya dirasakan hingga 21 kabupaten/kota yang ada di tiga provinsi, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tercatat ada 1 korban meninggal, 24 korban luka–luka dan 9 kepala keluarga (KK) mengungsi. Rumah yang rusak tercatat sebanyak 396 unit (371 rusak ringan, 22 rusak sedang dan 3 rusak berat).

Selain itu ada 12 unit fasilitas umum yang rusak ringan, 11 fasilitas pendidikan rusak ringan, 10 fasilitas ibadah rusak ringan, dan 1 fasilitas kesehatan rusak ringan.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana BNPB, Fajar Setyawan bersama Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kemenko PMK Nelwan langsung datang ke lokasi terdampak, di Desa Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 1-3 Juli 2023.

Nelwan melakukan koordinasi penanganan darurat bencana Gempa Bantul dengan BPBD DIY, BPBD Kabupaten Bantul dan BPBD Kabupaten Pacitan.

Dari hasil kunjungan, dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah daerah, antara lain perawatan bagi korban luka-luka di rumah sakit dan pendirian posko pengungsian di Kabupaten Gunung Kidul yang dilengkapi dengan dapur umum dan kebutuhan logistik.

BPBD kabupaten/kota terdampak juga melakukan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban terdampak bencana dan telah berkoordinasi dengan TNI/Polri serta relawan melakukan pembersihan puing dan perbaikan rumah rusak.

Hingga saat ini, BPBD belum menetapkan status tanggap darurat. Untuk itu, Nelwan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan status tanggap darurat sebagai dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak.

“Selain juga untuk mengakses dana biaya tak terduga, melakukan koordinasi dan komando di daerah, hingga pengusulan penggunaan dana siap pakai jika dibutuhkan,” ujar Nelwan.

Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan gempa Bantul sebagai simulasi penanganan bencana yang lebih besar.

“Ini merupakan bukti pemerintah pusat hadir di Yogyakarta untuk memastikan seluruh korban gempa Bantul yang terdampak mendapat penanganan yang optimal,” katanya.

Hingga saat ini, Pemprov DI Yogyakarta, Pemkab Bantul, dan Pemkab Gunung Kidul menyatakan kesiapannya dalam menangani dampak gempa.

Jika di kemudian hari pemerintah daerah membutuhkan bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat, Kemenko PMK dan BNPB siap melakukan pendampingan dan dukungan sesuai prosedur yang ada. (Tri Wahyuni)