Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan Harusnya Dievaluasi Tiap Tahun

0

JAKARTA (Suara Karya): Dana transfer daerah bidang pendidikan seharusnya dievaluasi setiap tahunnya. Hal itu penting agar dana yang begitu besar memang benar dipergunakan untuk pendidikan, bukan kegiatan lain.

“Karena tak ada evaluasi dari pusat, maka tak ada fungsi kontrol. Apalagi ada kenaikan anggaran pendidikan, yang membuat dana transfer daerah ikut melambung,” kata pengamat pendidikan Indra Charismiadji, di Jakarta, Senin (27/8).

Seperti diketahui, anggaran pendidikan dari APBN meningkat dari Rp444,1 triliun pada 2018 menjadi Rp487 triliun pada 2019. Salah satu kenaikan terbesar adalah elemen transfer daerah bidang pendidikan yang meningkat dari Rp279 triliun pada tahun ini menjadi Rp309,9 triliun di 2019.

Sisanya sebesar Rp51,9 triliun dipergunakan untuk Kementerian Agama, Rp40,2 triliun untuk Kementerian Ristekdikti, Rp35,98 triliun untuk Kemdikbud, dan Rp23,3 triliun untuk kementerian lainnya.

“Besarnya transfer daerah membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi. Apakah transfer daerah yang sudah ribuan triliun digelontorkan itu memberi kemajuan signifikan pada kualitas sumber daya manusia atau justru hanya sekedar menghabiskan anggaran,” kata Indra menegaskan.

Selama ini, menurut Indra, tidak ada evaluasi atas hasil apa yang diraih dari besarnya transfer daerah. Malah yang terjadi adalah semakin besar transfer daerah dari pemerintah pusat, justru berbanding terbalik dengan besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah.

“Banyak daerah yang menganggarkan dana pendidikan jauh di bawah 20 persen sesuai dengan besaran yang ditetapkan konstitusi. Bahkan ada yang kurang dari 1 persen,” ujar Indram

Kondisi itu, lanjutbIndra, membuat tiga elemen kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berkoordinasi menerbitkan kebijakan yang mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait transfer daerah.

“Kementerian Dalam Negeri, misalkan, dapat melakukan peninjauan ulang atas peraturan daerah yang tidak konsisten mengeluarkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD,” ujarnya.

Sedangkan Kemdikbud, dinilai Indra, paling kompeten atas evaluasi, termasuk efisiensi terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti ruang kelas baru. Yang sangat dibutuhkan adalah proyeksi kebutuhan dari daerah dan verifikasi oleh Kemdikbud agar bantuan mengalir tepat sasaran dan tepat guna.

“Saya pernah mendapati ada ruang kelas yang dibangun terus sampai akhirnya malah kekurangan murid. Ada ruang kelas sebanyak 12 ribu yang sudah dibangun, sementara siswanya hanya 9000 orang. Ini tentu saja jadi mubazir,” tuturnya.

Indra menilai, pemerintah perlu segera membuat cetak biru pendidikan. Sehingga daerah memiliki arah atas anggaran pendidikan yang diterimanya. “Jadi anggaran itu buat apa, harus dibuktikan. Tidak asal copy paste kegiatan pusat. Hasilnya harus terukur,” katanya. (Tri Wahyuni)