JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta bertanggung jawab terhadap segala kebijakannya yang dinilai mengalami gagal total. Bahkan, sebagai dampak kegagalan itu presiden diminta mencopot Susi dari jabatannya.
“Kepemimpinan Susi gagal total. Sektor perikanan porak poranda. Ini akibat kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan,” kata Daniel Johan yang dihubungi Suara Karya di Jakarta, Rabu (5/9).
Selain itu kata Daniel, Susi juga tidak memperlihatkan seorang negarawan yang seharusnya menghargai produk dalam negeri, terlihat menteri lebih memilih impor produk asing yaitu Keramba Jaring Apung (KJA) offshore dari Norwegia senilai Rp131 miliar lebih ketimbang menggunakan produk dalam negeri. Jelas sikap seperti ini tidak memperlihatkan dedikasi seorang pejabat negara dalam mendorong industri dalam ngeri.
“Tanya langsung, kemana semangat nasionalismenya (Susi Pudjiastuti) dalam mendorong industri dalam negeri,” tandasnya.
Dia menegaskan, sikap pejabat negara seperti diperlihatkan Susi pastinya akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap Presiden Jokowi sebagai kepala negara.
“Mencopot Susi adalah kewenangan Presiden Jokowi. Ini seharusnya segera dilakukan karena kebijakan menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu ngawur itu. Nanti Jokowi bisa ditinggal masyarakat akibat ulah menterinya,” tuturnya.
Sementara, pandangan dan sikap Komisi IV DPR terhadap sikap Susi Pudjiastuti yang mengelak tidak mau mengikuti rapat bersama Komisi IV adalah sikap ngawur karena itu wajar jika ada permintaan dicopot dari menteri KKP.
Masyarakat pun menilai sama dengan pendangan dan sikap yang dikemukakan Komisi IV DPR. LSM Asosiasi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) sudah mengemukakan tindakan mereka dengan melaporkan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajarannya ke Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) karena kebijakannya yang dinilainya menimbulkan kerugian keuangan negara.
Selain itu, laporan masyarakat seperti disampaikan Wajan Sudja dan Muhibbuddin Koto juga masuk ke DPR yang mengungkapkan kebijakan Menteri KKP menimbulkan kerusakan dalam kelautan dan perikanan dan penurunan dalam produktivitas perikanan.
Dosen dan Konsultan Perikanan Budidaya Laut Muhibbuddin Koto mengatakan, Menteri Susi selama ini selalu mengelak mengikuti rapat dengan Komisi IV DPR karena takut ditanya mengenai kebijakannya yang dinilai banyak salah dan menimbulkan kerugian negara. Bertolak dari kepentingan orang banyak, wajar Susi dicopot dari jabatannya.
“Iyalah, demi kepentingan orang banyak segera ganti Menteri Kelautan dan Perikanan. Harus diganti, karena sudah menghancurkan sektor perikanan. Itu laporan keberhasilannya banyak rekayasa. Rakyat selalu dirugikan,” tuturnya.
Menurut Muhibbuddin Susi Pudjiastuti sudah sejak lama hendak diganti oleh Presiden, tetapi tidak bisa, sehingga hal itu berdampak pada presiden.
“Mengenai Presiden itu banyak yang tidak dipahami orang, di belakangnya kan ada pemilik partai (PDIP) Megawati Sukarnoputri. Menteri-menteri umumnya dari Megawati, yang benar-benar dari Jokowi itu, ya itu, LBP (Luhut Binsar Panjaitan). Susi Pudjiastuti ini sudah lama mau diganti, tetapi selalu diganjal Megawati, sehingga dia merasa di atas angin terus. Jokowi tidak punya kewenangan, ya petugas partai itu begitu,” papar Muhibbuddin.
Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo), Wajan Sudja mengatakan, laporan masyarakat yang diterima Komisi IV DPR mengungkapkan banyak sekali kebijakan Kementerian Kelautan dan Perianan (KKP) yang berdampak buruk terhadap perikanan. Sejak itu pula Susi sebagai orang nomor satu di kementerian tersebut selalu mengelak datang untuk mengikuti rapat di Komisi IV DPR.
“Laporan masyarakat ke Komisi IV DPR diperkirakan sudah disampaikan sejak rapat koordinasi pada Kamis 7 Juni 2018, jadi tiga bulan lalu, tetapi Susi selalu minta mundur. Sudah dua atau tiga kali rakor itu mundur,” kata Wajan Sudja.
Dikabarkan, Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada 12 September 2018. Agendanya belum tentu termasuk masalah terkait KJA offshore yang mengalami kerusakan sebelum digunakan. (Indra DH)