Dapat Diakses Publik, BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel 2015-2018

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan data sampel selama 2015-2018. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk analisis kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

“Pembukaan data sampel ini bagian dari transparansi yang dilakukan BPJS Kesehatan,” kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based Policy JKN, yang digelar virtual, Senin (21/12/20)

Hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perekonomian, Mira Tayyiba.

Fachmi menyebut, jumlah data yang bisa diakses masyarakat terbilang sangat besar, yakni lebih dari 50 milyar row. Data tersebut disimpan dalam platform big data BPJS Kesehatan, sehingga akan sulit bagi stakeholder untuk mengolahnya.

Karena itu, lanjut Fachmi, penyediaan data sampel tersebut diharapkan dapat mempermudah akses dan analisis data oleh publik. “Bisa dibayangkan, dalam satu hari, ada 17.159.817 transaksi data terjadi dalam pengelolaan Program JKN-KIS,” ujarnya

Ditambahkan, data sampel BPJS Kesehatan merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Dengan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, maka data sampel dapat merepresentasikan keseluruhan data yang ada di BPJS Kesehatan selama 2015 hingga 2018. Kekayaan data didalamnya dapat diolah secara komprehensif,” ujarnya.

Fachmi menjelaskan, buku data sampel tersebut adalah buku kedua yang diterbitkan. Buku pertama diterbitkan pada 2019, yang berisi data sampel dalam kurun waktu 2015 hingga 2016.

“Seluruh data sampel diambil dari populasi database di BPJS Kesehatan lewat pengujian berkali-kali untuk quality control. Karena itu dibutuhkan waktu hingga akhirnya data siap untuk dirilis,” ucapnya.

Fachmi menyebut ada sejumlah perbedaan antara data sampel tahun 2015-2016 dengan data sampel tahun 2015-2018. Terutama sisi kepesertaan, pada data sampel 2015-2016 memuat 15 kolom dengan 1.697.452 baris. Sedangkan data sampel tahun 2015-2108 memuat 18 kolom dengan 1.971.744 baris.

Dari sisi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), data sampel 2015-2016 memuat 23 kolom dengan 1.733.759 baris, sedangkan data sampel tahun 2015-2108 memuat 26 kolom dengan 4.317.826 baris.

Dari aspek pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), data sampel 2015-2016 memuat 51 kolom dengan 906.905 baris, sedangkan data sampel tahun 2015-2108 memuat 55 kolom dengan 1.598.642 baris.

Sedangkan aspek pelayanan non kapitasi, data sampel 2015-2016 memuat 18 kolom dengan 104.456 baris, sedangkan data sampel tahun 2015-2108 memuat 21 kolom dengan 135.257 baris.

“Ada penambahan di data sampel tahun 2015-2018, yang sebelumnya tidak ada di data sampel tahun 2015-2016, yaitu pelayanan FKRTL dengan diagnosa sekunder, yang memuat 4 kolom dan 1.397.391 baris,” katanya.

Dengan demikian, total data sampel tahun 2015-2018 sebanyak 124 kolom dan 9.420.860 baris. Jumlah ini meningkat banyak dibanding data sampel tahun 2015-2016 yang memuat 107 kolom dan 4.442.572 baris.

Untuk mengakses data sampel, lanjut Fachmi, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian dan salinan (fotocopy) identitas diri seperti KTP.

“Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon,” ujarnya.

Selain lewat PPID, masyarakat juga bisa mengakses data sampel melalui https://data.bpjs-kesehatan.go.id. Namun sebelum login, masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dulu untuk memperoleh akses ke data yang dibutuhkan. Hal itu untuk memastikan transaksi data ke luar termonitor dengan baik.

Menurut Fachmi, manajemen data di BPJS Kesehatan sendiri sudah berlangsung cukup lama. Bahkan dimulai sejak 2013, sebelum BPJS Kesehatan beroperasi. Seiring waktu berjalan, BPJS Kesehatan melakukan pengembangan manajemen data (termasuk data riset), business intelligence, pelaksanaan fungsi dan tugas PPID, hingga akhirnya dirilis pada 2019 dan 2020.

‚ÄúData sampel BPJS Kesehatan masih akan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan peserta dan perkembangan pelayanan kesehatan. Karena itu, kami butuh masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kualitas data sampel,” katanya.

Sementara, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perekonomian, Mira Tayyiba mengatakan, data saat ini telah menjadi kebutuhan dasar dalam semua kegiatan perekonomian.

“Data terkini, akurat dan kredibel akan membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk merespon kondisi dengan tepat. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan data harus dilakukan dengan baik,” katanya.

Pemanfaatan teknologi digital menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola data secara baik. Isu seperti keamanan dan privasi data (termasuk perlindungan data pribadi), etika pemanfaatan data, keamanan siber untuk mencegah pencurian data adalah hal-hal dasar yang sangat menentukan tingkat kepercayaan pengguna.

“Selain itu, kualitas waktu perekaman, analisa, berbagi pakai dan pengintegrasian data menjadi kunci dalam penyusunan respon atau pengambilan keputusan,” ucapnya.

BPJS Kesehatan sebagai sumber data harus memastikan keakuratan dan kekinian data peserta JKN-KIS yang menjadi target penerima vaksin Covid-19, serta berbagi pakai data dengan memperhatikan prinsip keamanan data dan perlindungan data pribadi. Untuk itu pihaknya mengucapkan terima kasih atas kontribusi BPJS Kesehatan.

“Kedepannya, BPJS Kesehatan dapat melakukan pengayaan untuk data set guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh, melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya terkait pengintegrasian data, serta meningkatkan kualitas SDM big data analytics,” kata Mira.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan data. (Tri Wahyuni)