Dari Balik Hardiknas 2021, PGRI: Masih banyak PR di Sektor Pendidikan

0

JAKARTA (Suara Karya): Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum bagi para pihak untuk merenung dan instropeksi apakah situasi pendidikan saat ini sesuai dengan impian, harapan dan cita-cita Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara?

“Introspeksi diri ini penting untuk melihat kembali apakah dasar-dasar pendidikan yang ditanamkan Bapak Pendidikan Nasional kita sudah tercapai,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi dalam keterangan pers, Minggu (2/5/2021).

Penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari kelahiran Ki Hadjar Dewantara dan ditetapkan melalui Keppres Nomor 316 tahun 1959, merupakan pengakuan resmi negara terhadap perjuangan dan jasa besar Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Nasional.

Jika melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dari sisi angka-angka statistik secara kuantitas memang menakjubkan. Ada capaian yang luar biasa dalam akses pendidikan.

Meski demikian, jika mengacu pada frasa tujuan bernegara dalam kontitusi adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka kenyataan pencapaian tujuan itu masih jauh panggang dari api.

“Jika kita pakai indikator mutu pendidikan yang disepakati secara internasional, maka kualitas pendidikan Indonesia masih belum membanggakan,” katanya.

Hal itu terlihat pada peringkat Indonesia dalam Human Development Index (HDI), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), serta Programme for International Student Assessment (PISA), dimana siswa Indonesia ada di posisi menengah bawah dan rendah.

Indikator itu, lanjut Unifah, menunjukkan masih terlalu banyak pekerjaan rumah (PR) di sektor pendidikan yang harus diselesaikan. Terutama dari sisi karakter anak bangsa.

“Korupsi hingga saat ini tetap marak, bahkan dilakukan mulai dari kalangan milenial. Selain itu penggunaan narkoba meluas, tawuran, kekerasan hingga pelanggaran lalu lintas yang dianggap lazim. Semua itu menunjukkan ada yang harus diluruskan dalam dunia pendidikan kita,” tuturnya.

Kondisi itu makin diperparah dengan memudarnya nasionalisme di sebagian kalangan. Tanpa nasionalisme, kita akan melihat pembangunan fisik secara nyata namun tak bisa membedakan antara ‘pembangunan Indonesia’ yang murni karya anak bangsa dengan ‘pembangunan di Indonesia’ yang dimodali dan dimiliki asing.

Untuk itu, lanjut Unifah, menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini, PGRI mengajak semua pihak untuk merenungkam kembali sudahkah pendidikan kita saat ini sesuai prinsip-prinsip pendidikan kebangsaan yang digagas Ki Hadjar Dewantara?

“Sudahkah tri pusat pendidikan (pendidikan di rumah, sekolah dan masyarakat) yang diimpikan Ki Hadjar Dewantara menjadi bagian ekosistem pendidikan kita saat ini,” kata Unifah mempertanyakan.

Unifah mengajak para pihak untuk meluruskan biduk pendidikan agar kembali sesuai arahan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantoro yang mengajarkan orientasi bangsa yang sangat jelas dan futuristik, karena melihat jauh ke depan.

“Kita sudah terlanjur mengabaikan, bahkan melupakan nasihat bijak pendiri bangsa, sehingga pendidikan kita mengalami kemunduran. Kita terlalu sibuk membahas masalah administratif pendidikan mulai dari kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, dana bantuan sekolah dan berbagai persoalan lainnya,” tuturnya.

Dampaknya, menurut Unifah, pendidikan dikerdilkan menjadi sekadar akademis atau intelektualitas semata. Sementara ‘roh’ dari pendidikan justru kita lupakan. “Persoalan besar yang kita hadapi sekarang adalah hilangnya makna atau roh pendidikan dalam kehidupan berbangsa,” katanya.

Menyalahkan guru dalam kondisi seperti ini, menurut Unifah, juga sangat keliru. Karena guru sejak awal “dijebak” dalam persoalan administratif serta dikejar target kurikulum yang sangat menguras tenaga.

Guru, misalkan, harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan melakukan analisis hasil ulangan (AHU) yang membutuhkan  konsentrasi tinggi.

Belum lagi menyusun silabus, membedah kisi-kisi soal ujian tengah semester (UAS) serta “seabreg” tugas lain yang sangat administratif, menyita waktu dan menguras tenaga. Sementara kesejahteraan guru dan peningkatan mutu guru melalui pelatihan periodik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, masih kurang diperhatikan secara serius.

“Maraknya kebijakan pendidikan yang menimbulkan kegaduhan, penyusunan peta jalan pendidikan yang pragmatis dan bukan mencerminkan pandangan sebagai bangsa dalam mengantisipasi pendidikan masa depan, dan perhatian yang sangat minim kepada guru, terutama guru di 3T,” ujarnya.

Ditambahkan, persoalan kesejahteraan dan kualitas yang jauh tersentuh, menunjukkan sudah saatnya ada pembenahan serius di dunia pendidikan kita.

Di masa pandemi ini, permasalahan pendidikan bertambah serius. Ada dilema antara penutupan sekolah berlangsung lebih lama yang berdampak pada learning loss dan prinsip mengutamakan keselamatan dan kesehatan pendidik dan peserta didik.

Adanya pemberian vaksin bagi para pendidik dan tenaga kependidikan merupakan langkah penting untuk memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat berlangsung aman.

PGRI berharap, pemerintah dan pemerintah daerah sangat serius menyiapkan PTM terbatas dengan penuh kehati-hatian demi keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, orang tua dan masyarakat.

Karena itu, di Hari Pendidikan Nasional mendatang, semoga Ki Hadjar Dewantara dapat tersenyum bangga dan bukan sebaliknya menangis sedih melihat kondisi pendidikan saat ini. (Tri Wahyuni)