Dashboard JKN Disambut Pemda, Permudah Susun Kebijakan Kesehatan

0
 (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Daerah menyambut positif hadirnya Dashboard JKN sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dashboard tersebut mempermudah pemda dalam menyusun kebijakan kesehatan.

Demikian dikemukakan Walikota Malang Sutiaji, saat berbagi pengalaman seputar pemanfaatan Dashboard JKN lewat seminar virtual bertajuk ‘Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemerintah Daerah’, Rabu (26/8/20).

Sutiaji memberi apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang memfasilitasi Pemda agar dapat mengakses data kelolaan Program JKN-KIS di Kota Malang. Kehadiran Dashboard JKN juga sejalan dengan rencana pemerintah kota dalam merealisasikan Kota Malang sebagai smart city.

“Pemerintah Kota Malang menyiapkan Peraturan Walikota sebagai payung hukum mekanisme pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota Malang,” ujarnya.

Substansi dari payung hukum itu, lanjut Sutiaji, berfokus pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan fasilitasi pembayaran iuran peserta PBPU dan BP yang terdaftar di kelas 3 yang tak mampu dan menunggak iuran minimal selama 3 bulan. Dananya akan diambil dari APBD (Pajak Rokok, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau).

Upaya lain yang akan dilakukan, Sutiaji menyebutkan, antara lain pengembangan pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital yang terintegrasi baik di Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit (RS).

“Komitmen kami memang tak tanggung-tanggung atas program JKN-KIS. Apalagi ditunjang oleh kehadiran Dashboard JKN,” ucapnya.

Sutiaji berharap upaya yang dilakukan itu akan meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan peserta dalam membayar iuran, mendukung upaya promotif dan preventif dan memudahkan dokter/tenaga kesehatan untuk analisis rujukan agar dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Sutiaji meyakini, jika Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan ataupun stakeholder lain dapat benar-benar memanfaatkan Dashboard JKN, maka keberlanjutan program dapat terjamin. Karena data yang disajikan akan memperkuat kebijakan kesehatan yang lebih akomodatif serta mampu memprediksi kondisi kesehatan wilayah ke depan.

“Dalam Dashboard JKN, saya bisa melihat angka rujukan dari FKTP dan FKRTL. Jika ada data anomali, maka saya bisa langsung beri teguran ke FKTP dan mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas layanan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Sutiaji, pihaknya akan memberi reward baik FKTP yang mampu mengendalikan rujukan serta mengoptimalkan program promotif dan preventif. “Saya juga butuh data lain terkait pandemi covid-19, yaitu peserta dengan status kesehatan yang berisiko atau komorbid,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, BPJS Kesehatan akan menyediakan data dan informasi secara berkala serta memastikan akurasi data dan informasi dalam Dashboard JKN.

“Hingga saat ini ada 420 Pemerintah Daerah yang mendapat hak akses atas Dashboard JKN. Masih ada sekitar 100 Pemerintah Daerah lainnya dalam proses penyelesaian pemberian hak akses,” katanya.

Bayu berharap, Dashboard JKN dapat membangun ekosistem penyusunan kebijakan berbasis data dan informasi atau evidence-based policy making. Karena Dashboard JKN berisi aneka data mulai dari capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta JKN-KIS dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Selain itu masih ada data jumlah kunjungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), jumlah rujukan peserta FKTP, 10 diagnosa tertinggi di FKTP, jumlah kasus di rumah sakit, data utilisasi penyakit katastropik serta 10 kasus tertinggi di rumah sakit.

Bayu meminta masukan atas kebutuhan data dan informasi lain yang harus dimasukkan dalam Dashboard JKN di masa depan. Sehingga pemerintah daerah memiliki data yang menjadi landasan dalam membuat kebijakan kesehatan di wilayahnya.

Deputi Bidang Peningkatan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Achmad Choesni dalam kesempatan yang sama berharap, Dashboard JKN mampu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program JKN-KIS.

Choesni mengimbau BPJS Kesehatan agar memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan update dan verifikasi data, agar kualitas data lebih baik dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahaya Murni mengemukakan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan program strategis nasional termasuk Program JKN-KIS dan sudah ditetapkan anggarannya. Jika ada Pemda yang tidak menjalankan program strategis nasional maka akan diberi teguran.

“Dashboard JKN diharapkan memperkuat data bagi perencanaan pembangunan kesehatan di daerah secara lebih baik,” ujar Hari menandaskan. (Tri Wahyuni)