JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggelar lokakarya yang membahas operasionalisasi arus data dengan kepercayaan (DFTT) dan arus data lintas negara (CBDF).
Pembahasan tentang arus data lintas negara menjadi penting, karena beberapa kali dibahas dalam Kepresidenan G20 sebelumnya. Pada 2019, Presidensi G20 Jepang memulai pembahasan arus data dengan kepercayaan (DFFT) dalam aktivitas transfer data.
Diskusi itu itu berlanjut hingga Presidensi G20 Italia, dimana Gugus Tugas Ekonomi Digital mengakui pentingnya mencapai pemahaman bersama terkait arus data bergerak melintasi batas dengan kepercayaan.
Seperti dikemukakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, interkonektivitas telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
memaksimalkan potensi teknologi baru seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelligent Technology, yang mana data merupakan hal kunci.
“Data adalah kunci untuk membuka pasar digital. Data ibarat koin yang harus
kita masukkan sebelum kita dapat menikmati produk digital. Seperti halnya listrik, data saat ini adalah sumber energi bagi ekonomi digital,” ujarnya.
Semuel menjelaskan, setiap negara telah mengembangkan tata kelola
perlindungan data pribadi mereka berdasarkan sistem hukum dan budaya
masing-masing. Kepercayaan menjadi elemen yang digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi.
“Pentingnya kesamaan dalam berbagai pendekatan yang berbeda, kami buka ruang dialog multistakeholder untuk mendorong semua anggota G20 bertukar pandangan dan pemahaman tentang tata kelola data dan aliran data” ucapnya.
Pernyataan senada dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang juga Chair DEWG, Mora Tayyiba. Anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan diskusi tentang data, mengingat semakin meningkatnya risiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual.
“Dimotivasi oleh kenyataan, internet bukan hanya milik sebagian pemegang kepentingan, tetapi juga semua orang. Maka pertumbuhan internet yang terus meningkat memiliki kepentingan untuk tata kelolanya. Terutama dalam implementasinya dari pertukaran data antar pemerintah,” ucap Mira.
Chair DEWG itu mendorong seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk
berpartisipasi aktif menuju pemahaman yang lebih seimbang tentang operasionalisasi DFFT dan CBDF. Diharapkan, lokakarya menjadi momen untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF.
Diakhir kegiatan, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus
Alternative Chair DEWG G20, Dedy Permadi mengatakan, ata kelola data
setidaknya harus dilandasi 3 prinsip, yaitu transparansi, keabsahan dan keadilan. Serta prinsip timbal balik yang sudah diatur oleh regulasi di negara-negara dunia.
Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 merupakan lanjutan
pembahasan ketiga isu prioritas DEWG, yang secara khusus membahas isu prioritas kedua yaitu Keterampilan Digital dan Kecakapan Digital, serta isu prioritas ketiga CBDF dan DFFT.
Hasil dari lokakarya untuk memperkuat kesepakatan pembahasan untuk menuju Ministerial Declaration atau deklarasi menteri-menteri ekonomi digital G20 pada September 2022 mendatang.
Kegiatan dilaksanakan secara hibrida, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir pekan lalu. Lokakarya diikuti delegasi anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, asosiasi bisnis, perguruan tinggi mitra seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM); serta mitra global seperti United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (Tri Wahyuni)