Demi Keadilan, Sekolah Swasta Masuk dalam Sistem PPDB 2021

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekolah swasta akan dilibatkan dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

“Dilibatkan sekolah swasta dalam PPDB tahun ini untuk memenuhi azas keadilan. Karena pendidikan dilaksanakan tak hanya pemerintah, tetapi juga swasta,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Kemdikbudristek, Jumeri dalam keterangan pers, Senin (24/5/2021).

Jumeri menjelaskan, sekolah swasta akan masuk dalam daftar sekolah yang bisa dipilih peserta didik sesuai zona tempat tinggalnya. Peserta didik bisa memilih beragam sekolah yang masuk dalam sistem PPDB.

“Bisa saja sekolah swasta menjadi pilihan pertama, lalu sekolah negeri menjadi pilihan kedua. Bebas saja mau pilihan sekolah yang mana,” ucap Jumeri menegaskan.

Jumeri menuturkan, masuknya sekolah swasta dalam PPDB 2021 merupakan aspirasi dari sekolah swasta itu sendiri. Jadi keterlibatan swasta dalam PPDB 2021 tidak bersifat wajib.

“Sekolah swasta masuk dalam proses PPDB karena ingin dapat limpahan peserta didik yang tak tertampung di sekolah negeri. Supaya tak menimbulkan kecemburuan sosial, maka sekolah swasta yang berminat harus terdaftar dalam sistem PPDB,” tuturnya.

“Jadi, peserta didik yang tak tertampung di sekolah negeri, bisa langsung pilih sekolah swasta yang diinginkan. Cara ini lebih efektif dan efisien, karena proses pendaftaran ke sekolah swasta bisa masuk ke dalam satu sistem,” ucapnya.

Jumeri menjelaskan, PPDB memiliki 4 jalur penerimaan yaitu zonasi, afirmasi, prestasi dan pindah domisili karena pekerjaan orangtuanya.

Untuk jalur zonasi, kuota di jenjang SD sangat besar yaitu 70 persen. Di tingkat SMP dan SMA, kuota zonasi minimal 50 persen. Untuk jalur afirmasi, ditetapkan minimal 15 persen. Jalur afirmasi untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas

“Dengan demikian, untuk zona terdekat dan siswa difabel serta tidak mampu itu sekurang-kurangnya ada 65 persen dari total kuota. Sisanya diatur antara jalur prestasi dan perpindahan orangtua,” jelas Jumeri.

Tahun ini merupakan kedua kalinya PPDB dilaksanakan dalam suasana pandemi, sehingga PPDB 2021 diharapkan tetap menggunakan mekanisme daring, tanpa tatap muka.

“Tapi kita sadar masih ada daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang belum bisa daring. Bagi sekolah-sekolah yang belum bisa PPDB daring, bisa dilakukan dengan pembatasan jumlah calon siswa yang datang ke sekolah,” tutur Jumeri.

“Calon siswa bisa dipanggil secara bertahap, supaya tak terjadi kerumunan di sekolah. Sekolah bisa mengendalikan orang yang masuk dengan cek suhu, memastikan orang yang sakit tidak datang ke sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan peserta didik,” kata Jumeri. (Tri Wahyuni)