Demi Kualitas, BPJS Kesehatan Ajak Stakeholders JKN-KIS Beri Masukan

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak stakeholders program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memberi masukan terkait program. Hal itu semata untuk meningkatkan mutu layanan dan kepuasan peserta.

“Lewat program ‘BPJS Kesehatan Mendengar’, kami ingin petakam kebutuhan stakeholders, yang nantinya menjadi evaluasi, masukan dan acuan pengelolaan JKN-KIS dalam lima tahun ke depan,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara keterangan pers ‘Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar’, Senin (8/3/2021).

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Untuk membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, menurut Ali Ghufron, BPJS Kesehatan akan melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

Pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, pertemuan online, serta e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi para pemangku kepentingan.

“Hasil dari kegiatan itu akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi,” ujarnya.

Ditambahkan, masukan itu juga akan dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi untuk meningkatkan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.

Merujuk pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi. Misalkan, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan dan pemerintah.

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengatakan, program ‘BPJS Kesehatan Mendengar’ diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders. Pada akhirnya program tersebut memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

“Terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan dapat membangun ekosistem JKN-KIS yang lebih kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU) dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, urusan keadilan dan mutu layanan juga diperlukan untuk penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan,” tuturnya.

Ditambahkan, Kementerian Kesehatan siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data serta prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. (Tri Wahyuni)