JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar kegiatan Executive Frontliner. Setiap direksi diminta duduk di kursi petugas garis depan (frontliner) yang berhadapan langsung dengan peserta JKN (jaminan kesehatan nasional).
Deputi Direksi Bidang Pengawasan Internal BPJS Kesehatan Zuchradi usai melayani peserta JKN di Kantor Cabang Jakarta Barat, Rabu (11/07) menuturkan, dirinya merasa tak terbebani oleh tugas tersebut. Malah ia mengaku bisa merasakan nostalgia saat awal-awal karirnya sebagai petugas frontliner.
“Karie saya dimulai dari kursi frontliner saat BPJS Kesehatan masih bernama PT Askes. Jadi pekerjaan ini bukan hal yang baru,” kata Zuchradi yang bertugas selama 1 jam sejak pukul 8 pagi.
Ditambahkan, kegiatan Eksekutif Frontliner merupakan salah satu wujud komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu layanan terhadap peserta JKN.
“Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami,” ujar Zuchradi didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat, Diah Sofiawati.
Ia berharap, para Duta BPJS Kesehatan di garis depan semakin terpacu untuk memaksimalkan layanan terhadap peserta. Kualitas layanan tak boleh stagnan, karena ekspektasi peserta akan terus meningkat.
“Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucapnya.
Menurut Zuchradi, dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat. Hanya dalam 4 tahun, program JKN meng-cover hampir 80 persen dari total penduduk.
“Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun baru meng-cover 85 persen populasi penduduk. Austria selama 79 tahun dan meng-cover 99 persen. Di Jepang selama 36 tahun dan Belgia lebih lama yaitu 118 tahun dengan cakupan 100 persen,” katanya.
Saat ini program JKN telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Hal itu jika merujuk pada jumlah kepesertaannya yang melampaui angka 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.
Jumlah itu dipastikan akan bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta. “Nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi jaminan kesehatan JKN yang berkualitas dan berkesinambungan,” kata Zuchradi menandaskan. (Tri Wahyuni)