Demi Penegakan Hukum, RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Segera Disahkan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Karena saya yakini data yang bocor itu ada milik aparatur sipil negara (ASN) di dalamnya,” kata Tjahjo Kumolo dalam siaran pers, Sabtu (22/5/21).

Ditambahkan, kebocoran data itu terindikasi nama, nomor telepon, alamat, gaji serta data kependudukan lainnya. Kemungkinan, data para ASN juga masuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN dan prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebut data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.

BPJS Kesehatan telah membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk penelusuran kasusnya. Kemkominfo juga memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor tersebut.

Disebutkan, pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Undang-Undang itu kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 36 dinyatakan, pihak penyebarluasan data pribadi akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan atau pengumuman di situs online.

Perlu diakui, dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih dalam rancangan undang-undang (RUU). “Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, termasuk di dalamnya ASN,” ujarnya.

Ditambahkan, RUU itu penting karena selama ini penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang bersifat pidana kepada oknum pembocor data konsumen. (Tri Wahyuni)