Demi Persatuan, Kebhinekaan Tak Boleh Dijadikan Sebatas Semboyan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Negara kesatuan Republik Indonesia perlahan akan runtuh, jika masyarakatnya menganggap kebhinnekaan hanya sebatas semboyan. Kebhinnekaan harus dimaknai sebagai keberagaman yang mempersatukan.

“Jadikan keberagaman itu sebagai sebuah kekuatan, bukan ancaman,” kata Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Ahmad Syafii Maarif dalam webinar bertajuk ‘Merajut Kebhinnekaan Untuk Ketahanan Bangsa’ yang digelar Sekolah Tinggi Agama Buddha (STIAB) Smaratungga, Sabtu (29/5/2021).

Webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Raya Waisak 2565 BE.

Karena itu, menurut pria yang akrab dipanggil Buya Syafii Maarif, penting bagi masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda untuk mulai menghayati dan menyimpan kebhinnekaan dalam sanubari, demi menjaga persatuan dan kesatuan negara.

“Indonesia sebagai bangsa yang besar, dianugerahi dengan beragam perbedaan seperti agama, suku, adat dan bahasa. Karena itu harus ditanamkan sikap toleransi untuk memelihara persatuan, persaudaraan dan kerukunan antar sesama. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai bangsa yang harus terus dijaga,” ucapnya.

Karena semua budaya, agama dan suku itu tetap pada bentuknya masing-masing, maka hal yang mempersatukan adalah rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Hal senada dikemukakan pengusaha yang juga Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Sudhamek. Ia meneropong makna Bhinneka Tunggal Ika dari perspektif ekonomi dan bisnis melalui demokrasi ekonomi yang inklusif.

“Demokrasi ekonomi akan mewujudkan kedaulatan, kesejahteraan dan keadilan. Itulah esensi ekonomi Pancasila,” ujarnya.

Strategi operasional ekonomi Pancasila secara Makro, dikatakan inklusif karena dilakukan dengan strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kemitraan dan pendekatan jaringan lintas iman yg berbasis pada penelitian dan inovasi.

“Jika ditelisik lebih dalam, pencetus konflik suku, ras dan agama (SARA), di antaranya sentimen etnis, radikalisme, kesenjangan ekonomi, perbedaan sudut pandang sosial budaya masyarakat,” tuturnya.

Sudhamek menilai, bukan hal mudah mengelola bangsa yang sedemikian beragamnya seperti Indonesia. Dibutuhkan pemahaman dan pandangan yang benar atas hakikat kebhinnekaan dalam suku, agama, ras, golongan dari masyarakat yang terdiri dari latar belakang ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda.

“Solusi paling tepat di tataran mikro atau bisnis adalah membangun bisnis yang berlandaskan ‘mindfulness’ (Mindfulness-Based Business atau MBB),” ujarnya.

Disebutkan, 3 esensi MBB, yaitu landasan paradigma: Interdependent Co-Arising (Interbeing, Saling menumbuh-kembangkan); kedua, melakukan 4 inisiatif kunci; dan ketiga, metodenya adalah latihan hening (Mindfulness practices).

Sementara itu, Ketua Yayasan Buddhayana, Nyanasuryanadi berharap, webinar dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk menjaga toleransi, kerukunan dan persaudaraan yang dilandasi cinta kasih di Negara Republik Indonesia.

“Kita harus mulai mengubah pola pikir, dengan saling menerima dan menghormati segala perbedaan yang ada. Kita juga harus bisa membangun kebiasaan baru yaitu melihat hidup ini dari persamaan, bukan perbedaan,” kata Nyanasuryanadi menegaskan.

Ditambahkan, ketika spirit toleransi dan persaudaraan yang saling mengasihi ini tumbuh pada setiap orang sebagai warga negara Indonesia, niscaya “Bhinneka Tunggal Ika”, walau berbeda tapi tetap bersatu. Serta kedaulatan dan ketahanan bangsa akan kokoh terbentuk. (Tri Wahyuni)