Dewan Pers: Media Harus Dukung KY Awasi Perilaku Hakim

0
Wakil Dewan Pers Hendry Ch. Bangun dalam workshop sinergitas KY dengan media massa pada Kamis (18/07), di Hotel Aston Braga Bandung.

JAKARTA (Suara Karya): Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan, saat ini dinilai cukup rendah. Karenanya, peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, perlu mendapat dukungan dari pers secara maksimal.

Demikian dikemukakan Wakil Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, saat menjadi pembicara dalam workshop sinergitas KY dengan media massa, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019).

“Kalau dilihat dari tugas dan wewenangnya, pers wajib mendukung Komisi Yudisial dengan berbagai upaya. Karena berdasarkan survei publik, pengadilan merupakan salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya rendah,” katanya.

Keberadaan KY, menurut Hendry, karena ada sesuatu yang salah dalam dunia peradilan Indonesia. Karenanya, ujar dia, media harus ikut mengekspos keberadaan lembaga ini, sebagaimana dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau di KY, saya belum melihat itu. Padahal fungsi KY sangat penting,” ujar Hendry menambahkan.

Mantan wartawan Kompas ini mengatakan, memang tidak mudah untuk melakukan peliputan tentang KY. Pers, katanya, mengangkat suatu berita berdasarkan ‘news value’, sehingga KY perlu menggandeng media. Misalnya ikut dalam peliputan lapangan bersama KY.

Dikatakannya, pers juga berperan penting sebagai salah satu kontrol, yang disebut sebagai lembaga keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi besar dampaknya jika media tidak memberikan informasi yang akurat. Salah satunya terkait narasumber.

“Narasumber bagian dari jurnalistik, tidak boleh dikriminalisasi. Banyak kasus di mana narasumber dilaporkan ke polisi, tapi pada akhirnya polisi mengembalikan kepada Dewan Pers,” ujar Hendry.

Banyak media yang kurang esensial dalam memberitakan. Di Amerika jika ada putusan pengadilan yang kontroversi, rekam jejak hakimnya akan langsung dikeluarkan. Informasi tersebut dianggap perlu diketahui oleh publik. Jika di Indonesia ributnya malah soal yang lain, maka perlu ada peningkatan kapasitas bagi wartawan hukum.

“Saya menganggap workshop ini sebagai langkah awal, menyadarkan kembali pers untuk mendukung KY, menjadikan pengadilan sesuai yang kita cita-citakan,” katanya. (Gan)