Di Tahun Politik, Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Negara Rawan Dipolitisasi

0
Hendardi, Ketua Setara Institute. (Suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suarakarya): Di kurun tahun politik sekarang ini, kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara pasti rawan digoreng-goreng atau dipolitisasi. Itu karena kebetulan dalam Pemilu 2019, presiden incumben maju sebagai calon presiden. Namun, pemerintah tidak perlu khawatir karena tugas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh Indonesia yang telah direalisasikan Juli 2018 lalu dan kebijakan hunian rumah terjangkau bagi prajurit TNI di bawah 53 tahun, secara normatif adalah tugas pemerintahan biasa.

“Itu karena pemerintah memang bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, termasuk TNI dan Polri,” kata Hendardi dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (12/11/2018).

“Kebijakan semacam ini memang rentan dimaknai sebagai agenda politik pragmatis. Tetapi, di luar potensi kritik politisasi, mesti dipastikan tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan uang negara,” katanya tegas. Pemerintah harus melaksanakan.

Menurut Hendardi, salah satu isu krusial di tubuh TNI dan Polri sejak lama adalah isu kesejahteraan, yang dalam beberapa tahun belakangan tidak diberi perhatian memadai oleh pemerintah. Padahal, isu kesejahteraan adalah paket yang melekat dalam agenda reformasi TNI.

“Ini sebagai variabel penentu keberhasilan reformasi TNI,” tuturnya. Karena itu, kebijakan tersebut semestinya bertolak dari kerangka pikir reformasi TNI.

Di tahun politik, demikian Hendardi, tidak mustahil kebijakan meningkatkan kesejahteraan semacam itu dipolitisasi oleh lawan-lawan politik incumben. Namun. framing kepentingan Pemilu bisa diabaikan untuk merespons kebijakan populis semacam kenaikan tunjangan ini, yakni dengan cara menggenapi kebijakan tersebut dengan perbaikan kinerja dan akuntabilitas di tubuh TNI. (Mistqola)