Dianggap Tak Jelas, Program Organisasi Penggerak Dapat Kritikan Pedas

0

JAKARTA (Suara Karya): Baru satu hari diluncurkan, Program Organisasi Penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) langsung mendapat kritikan pedas. Program senilai Rp595 miliar itu dianggap sebagai penghamburan uang negara.

“Kemdikbud itu satu-satunya kementerian yang punya fasilitas pelatihan guru yang bagus, baik di pusat maupun daerah. Kenapa tidak memanfaatkan fasilitas yang ada,” kata pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Jika ingin bagus hasilnya, lanjut Indra, Kemdikbud tinggal mencari para pelatih guru dengan kualifikasi yang diinginkan. Dengan demikian, proses pelatihan guru akan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Jika pemerintah yang melakukan, maka tak perlu lagi sewa tempat. Sumber daya manusia (SDM) pelatihan pun juga tersedia. Tinggal cari para pelatih utama dengan kualifikasi yang diinginkan,” ujarnya.

Kendati demikian, Indra mengakui ide Nadiem tentang Organisasi Penggerak terbilang bukan hal yang biasa atau out of the box. Karena mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

“Idenya memang patut diapresiasi, tetapi arahnya mau kemana. Karena pelatihan guru adalah program rutin di Kemdikbud, jadi tinggal diperbaiki sedikit. Tak perlu mulai dari awal lagi, karena semua itu membutuhkan dana yang tak sedikit,” kata Indra menegaskan.

Indra juga mempertanyakan ukuran keberhasilan implementasi dari gagasan Organisasi Penggerak. Pasalnya, program tersebut diikuti beragam organisasi, yang pastinya memiliki pemahaman atas gagasan yang berbeda-beda.

“Bagaimana menyatukan pemahaman atas gagasan diantara organisasi penggerak itu juga penting. Jangan sampai program yang berbiaya besar itu jadi sia-sia, karena hasilnya ternyata seperti yang diharapkan,” ucapnya.

Indra berharap, Kemdikbud membuat peta jalan (roadmap) terkait kebijakan pendidikan yang disampaikan selama ini. Pasalnya, kebijakan Nadiem mulai dari jilid 1 hingga jilid 4 terlihat tak saling terkait alias terpotong-potong.

“Sebenarnya arah pendidikan kita mau dibawa kemana sih. Wujudnya seperti apa, kok tak terlihat. Kalau mau bangun “rumah”, bentuknya seperti apa? Sampai saat ini kan belum jelas,” kata Indra.

Menurut Indra, hal utama yang harus dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim adalah membuat blueprint arah pendidikan Indonesia dalam 10 tahun kedepan. Sehingga program yang ada menyesuaikan dengan keberadaan blueprint tersebut.

“Dengan demikian masyarakat paham, kebijakan jilid satu Merdeka Belajar posisinya ada dimana. Begitupun pada kebijakan jilid 2 Kampus Merdeka, jilid 3 Dana BOS dan jilid 4 Organisasi Penggerak. Lalu koneksinya seperti apa. Semua orang hingga saat ini masih menerka-nerka,” ujarnya.

Padahal, lanjut Indra, masyarakat sudah berharap banyak atas keberadaan seorang Nadiem Makarim dalam dunia pendidikan di Indonesia. “Jangan sampai kebijakan yang terlihat wah itu ternyata sulit diterapkan di lapangan, lantaran buruknya komunikasi dari pusat ke daerah. Semua kebijakan tak memberi dampak, kecuali retorika semata,” ucap Indra menegaskan. (Tri Wahyuni)