Dibalik Kenaikan Iuran JKN-KIS, Subsidi Pemerintah Masih Terbesar

0

JAKARTA (Suara Karya): Dibalik kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), ternyata pemerintah tetap memberi subsidi. Karena besaran iuran yang baru, masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

“Pemerintah juga menanggung iuran bagi 96,8 juta penduduk miskin yang masuk kelompok PBI (Penerima Biaya Iuran), pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri. Total jumlah peserta mencapai 113 juta orang,” kata Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris, di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Karena itu, Fachmi menegaskan, tak benar jika kenaikan iuran JKN-KIS akan mempengaruhi hidup orang miskin. Pasalnya, iuran orang miskin ditanggung oleh pemerintah, baik lewat APBN maupun APBD. “Data orang miskin ini kami dapat dari Kementerian Sosial yang diperbaharui setiap bulan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumya, pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan iuran JKN-KIS setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019.

Dalam Perpres itu disebutkan, beberapa perubahan iuran yang harus diketahui masyarakat. Untuk kelompok PBI, ada kenaikan iuran dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per 1 Agustus 2019. Iuran ini untuk keluarga miskin yang dananya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk peserta PBI yang didaftarkan Pemerintah Daerah dapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000 per orang per bulan selama pelayanan 1 Agustus hingga 31 Desember 2019. Setelah itu iuran PBI baru dibayar penuh Rp42 ribu per orang per bulan oleh Pemerintah Daerah per 1 Januari 2020.

Untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) batas tertinggi gaji atau upah yang terkena adalah Rp12 juta. Perhitungannya sama seperti sebelumnya, yaitu 5 persen dari total gaji atau upah. Rinciannya 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

Pemberlakuan penyesuaian iuran untuk Peserta PPU tingkat pusat seperti pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai negeri sipil (PNS), prajurit dan anggota polri dimulai 1 Oktober 2019.

Sedangkan peserta PPU tingkat daerah yang merupakan kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, kepala desa, perangkat desa dan pekerja swasta, keputusan itu berlaku mulai 1 Januari 2020. Peserta PPU kelompok pekerja swasta, penyesuaian iuran diberlakukan mulai 1 Januari 2020.

Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kenaikan terjadi pada semua kelas. Kelas III yang sebelumnya Rp25.500 naik jadi Rp42 ribu, kelas II yang sebelumnya Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp 160 ribu per orang per bulan.

Padahal, lanjut Fachmi, review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen PBPU atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya Rp 274.204 per orang per bulan, kelas 2 Rp 190.639 per orang per bulan dan kelas 3 sebesar Rp 131.195 per orang per bulan.

“Pemerintah memberi subsidi yang cukup besar, karena hasil perhitungan riil iuran segmen PBPU sangat tinggi. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya yang sedang susah,” ucap Fachmi.

Hal itu bisa dilihat pada perhitungan berikut ini. Pada 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk kelompok PBI Rp 48,71 triliun. Pada 2020 pemerintah akan membayar kelompok PBI APBN sebesar Rp48,74 triliun diluar segmen PBI Daerah.

“Untuk segmen PBPU pemerintah menyubsidi Rp89.000 per orang untuk kelas 3, dana sebesar Rp80.000 per orang untuk kelas 2 dan Rp114.000 per orang untuk kelas 1.

“Dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, 96,8 juta penduduk miskin kelompok PBI lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD,” kata Fachmi menandaskan. (Tri Wahyuni)