JAKARTA (Suara Karya): Beberapa kalangan beranggapan anggaran riset di Indonesia paska integrasi BRIN menjadi turun. Anggaran riset sebesar 272 milyar dinilai terlalu kecil, jika dibandingkan sebelum berintegrasi dengan BRIN.
“Interpretasi atas anggaran riset di BRIN hanya Rp272 milyar itu salah besar,” kata Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam Apel Pagi di Jakarta, Senin (7/2/22).
Ditambahkan, anggaran Rp272 miliar hanya untuk belanja bahan riset yang didistribusikan langsung ke pusat riset, selebihnya dibebankan pada anggaran di kedeputian dan sekretariat utama.
“Anggaran yang langsung diterima Pusat Riset memang tidak besar, hanya sekitar 272 milyar. Tetapi jangan lupa, anggaran itu hanya untuk beli bahan riset, tidak ada biaya untuk hal lain seperti raker, rakor, gaji pegawai, bayar listrik, dan lainnya,” ucap Handoko.
Banyak berpendapat jika anggaran riset menjadi turun, mengingat selama ini anggaran yang diterima lembaga riset itu hanya untuk riset. Pada kenyataannya, dalam anggaran itu ada banyak komponen seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan lainnya.
Handoko menjelaskan, anggaran BRIN saat ini masih berasal dari eks 5 entitas utama riset sebelumnya yakni BATAN, LIPI, BPPT, LAPAN, Kemenristek dengan total Rp6,096 triliun. Anggaran itu bersumber dari rupiah murni, SBSN, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pinjaman luar negeri.
Selain anggaran untuk belanja bahan riset, lanjut Handoko, ada anggaran yang dikelola Deputi SDM Iptek sebesar 188 miliaar. Anggaran itu dimanfaatkan untuk membiayai research assistant, profesor tamu, post doctoral, yang selama ini tidak bisa dilakukan.
“Anggaran di Kedeputian SDM Iptek antaranya untuk membiayai profesor tamu, postdoc, research assistant, mahasiswa S2/S3 program degree by-research, dan lainnya,” ucapnya.
Sedangkan anggaran yang dikelola Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi sebesar Rp2,168 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur guna keperluan riset.
Penganggaran lainnya dikelola Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi sebesar Rp189 milyar. Anggaran ini untuk fasilitas bagi para periset yang akan melakukan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas riset milik BRIN.
“Anggaran itu dialokasikan untuk aneka hibah riset, seperti hari layar, ekspedisi, uji produk, akuisisi pengetahuan lokal, pusat kolaborasi riset, dan lainnya,” tuturnya.
Ia juga menyebutkan, ada anggaran Rp650 miliar untuk hibah Prioritas Riset Nasional dan riset covid-19. Semua dana hibah ini dibuka dengan sistem kompetisi terbuka untuk semua pihak termasuk kampus dan industri.
Handoko menambahkan, setidaknya ada Rp250 milyar di Sekretariat Utama untuk anggaran operasional. Salah satunya, biaya infrastruktur dasar, seperti membayar listrik, internet, berlangganan jurnal dan utilitas lainnya. Dan dana Rp2,25 triliun untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan seluruh sivitas BRIN.
“Berbeda dari sebelumnya, setiap pusat dialokasikan anggaran yang kelihatannya besar, tetapi mereka harus menanggung semua hal di atas. Sehingga anggaran tersebar kecil-kecil, dan tidak memiliki daya belanja,” ucapnya.
Handoko menyebut, satu pusat mendapat alokasi Rp50 miliar, yang didalamnya masuk anggaran untuk belanja pegawai dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin beli alat yang harganya Rp35 miliar.
“Dengan sistem sekarang kami bisa memiliki daya belanja yang tinggi, membeli alat untuk mendukung riset seharga Rp150 miliar juga bisa,” katanya. (Tri Wahyuni)
