JAKARTA (Suara Karya): Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi kembali membuka program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan (PK) Skema Pemadanan Dukungan (SPD) tahun 2023.
Program berbasis kemitraan dan penyelarasan dari dunia usaha dunia industri (DUDI) itu mendapat pendanaan dari APBN dan investasi DUDI.
“Tahun lalu, program tersebut berhasil menggandeng total 349 industri dan 373 SMK dengan komitmen investasi sebesar Rp439,25 miliar,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (2/12/22).
Disebutkan, sasaran program SMK PK SPD adalah SMK, SMK Pusat Keunggulan (SMK PK), perguruan tinggi, DUDI, pemerintah daerah (Pemda), dan masyarakat penyelenggara pendidikan.
Saryadi menyampaikan, peran Pemda dibutuhkan dalam program, karena mereka memiliki skema masing-masing dalam mendukung kemajuan SMK di daerahnya.
Untuk itu, Saryadi berharap seluruh Pemda dapat membantu keberhasilan program itu dengan mengusulkan SMK di wilayahnya yang sesuai dengan ketentuan SMK PK.
Di sisi lain, penyelenggaraan program SMK PK SPD itu pun mendapat respons positif dari DUDI. Salah satunya, PT Tera Data Indonusa (Axioo) yang mengakui program SMK PK SPD dapat memangkas biaya pelatihan bagi karyawan baru.
“SMK itu suatu gudangnya SDM Indonesia. Pada 2021-2022, ada 1.000 siswa yang ikut Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Axioo,” kata Director Axioo Class Program, PT Tera Data Indonusa, Timmy Theopelus.
Ditambahkan, kebijakan pendukung seperti ‘Super Tax Deduction’ (STD) dari Pemerintah pun dirasakan industri. Selain efek sosial karena diberi kemudahan dalam pencarian SDM,” tuturnya.
Sementara itu, Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi RI yang diwakili Primadi Serad mengatakan, dukungan DUDI atas program SMK PK SPD lantaran pihaknya meyakini vokasi menjadi salah satu jalan agar bangsa ini memiliki pendapatan yang meningkat, karena kualitas SDM yang meningkat.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan Rp50 miliar untuk pendanaan pada 2022 hingga 2023 nanti. “Kami punya misi agar lulusan SMK memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR),” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Primadi, upaya yang akan dilakukan adalah melakukan penyesuaian kurikulum dengan industri. Lalu latih guru-gurunya agar mampu mengajar sesuai kurikulum.
“Baru kita bantu infrastrukturnya hingga berupa teaching factory,” papar Primadi.
Salah satu SMK yang menjalankan program SMK PK SPD mengakui program tersebut membuat pihak SMK menjadi lebih siap dalam mendorong siswanya masuk ke dunia kerja. Kemitraan dengan DUDI pun makin erat.
Kepala Sekolah Pengampu Program SMK (SMK Jaya Buana), Aan Angsori mengatakan, perubahan terlihat pada penggunaan kurikulum di sekolah.
“Sebelum ada program SMK PK SPD, kami hanya menggunakan Kurikulum Merdeka saja. Setelah dipadankan dengan industri, kini kami punya sistem bernama Super Power Blok,” katanya.
Aan menambahkan, Super Power Blok yang dimaksud ada materi pelajaran yang didampingi langsung oleh industri dalam satu minggu sekali.
Sebagai informasi, pendaftaran program SMK PK SPD tahun 2023 telah dibuka mulai 17 November 2022 hingga minggu kedua Januari 2023.
Kemdikbudristek menargetkan tahun depan setidaknya ada 250 SMK eligible untuk mengikuti pemadanan pada tahun anggaran 2023 nanti.
Informasi lebih lanjut tentang Program SMK PK SPD dapat diakses di laman http://smk.kemdikbud.go.id/smkpk. (Tri Wahyuni)